Results 21 to 30 of about 30,027 (134)

Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)

open access: yesCepalo, 2019
Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya- upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan ...
Arizon Mega Jaya
doaj   +1 more source

UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SIBER

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2022
Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah dengan adanya kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan media siber dalam ...
Novermal Novermal
doaj   +1 more source

PIDANA PEMISKINAN KORUPTOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesYustitia, 2020
Corruption is a large and interesting problem as a legal matter concerning complicated crime types. It contains multiple aspects of economic relations, politics, social, and culture. Various efforts to eradicate corruption have been done. However, in terms of quantity and quality of the perpetrators the corruption is still increasing.
openaire   +2 more sources

Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

open access: yesDiversi, 2020
Tulisan ini akan membahas relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...
Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf
doaj   +1 more source

REPOSISI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MALADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesJurnal USM Law Review, 2021
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kewenangan   kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian.
Izzudin Arsalan   +3 more
doaj   +1 more source

PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

open access: yesAdliya, 2020
Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pem­berantasan korupsi di Indonesia bukanlah isu baru atau kebijakan politik hukum yang sudah berlangsung sejak pra pen­jajahan hingga era ...
Yuyu Wahyu
doaj   +1 more source

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

open access: yes, 2023
Abstrak Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga ...
openaire   +1 more source

TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

open access: yesJustness : Jurnal Hukum Politik dan Agama, 2022
Abstrak   Tindak pidana Korupsi cakupannya sangat luas menjadi 7 macam yaitu kerugian keuangan Negara, Suap, menyuap penyalahgunaan jabatan / kewenangan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi. Korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa, sehingga ancaman sanksi pidananya sangat berat.   ...
openaire   +1 more source

MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2013
Abtract The springhead of corruption eradication is the corruption court decisions. Such decisions are subject to change sentences, free or free from all charges.
Eddy O.S Hiariej
doaj   +1 more source

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2020
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungani, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,.
Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy