Results 41 to 50 of about 30,027 (134)

Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang [PDF]

open access: yes, 2017
Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu hukum acara pidana, penyidikan ternyata dapat menelusuri tindak pidana pencucian uang ...
Hidayat, S. (Sabrina)
core  

Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi [PDF]

open access: yes, 2013
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Bagaimanakah regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi; (2) Untuk mengetahui kesinkronan peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum yang berbeda ...
, Hartanto, S.H., M.Hum   +2 more
core  

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI [PDF]

open access: yes, 2017
EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASINurmauliddar* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAKTindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan ...
Nur Mauliddar
core   +5 more sources

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)

open access: yesJurnal IUS, 2016
Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) merupakan mekanisme kerjasama internasional yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan
Ika Yuliana Susilawati
doaj   +1 more source

Eksistensi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia [PDF]

open access: yes, 2015
Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemika. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan suatu kebiasaan.Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
Takasihaeng, Y. A. (Yoane)
core   +1 more source

PENGENYAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TERHADAP KASUS KERUGIAN UANG NEGARA DIBAWAH Rp. 50.000.000,-

open access: yesDiH, 2020
The purpose of this research is to find out the application and consideration of case dismissal by the Central Kalimantan District Prosecutor's Office in handling criminal acts of corruption with state losses below Rp. 50,000,000.
Christianata Christianata
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAFIA TANAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]

open access: yesJurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2021
Hak menguasai negara harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (<em>domein</em>), yang bersifat <em>publiekrechtelijk</em>, bukan sebagai <em>eigenaar</em> yang bersifat <em>privaterechtelijk.
openaire   +1 more source

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [PDF]

open access: yes, 2016
Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi, selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan di Indonesia.
Purwoto, Pujiyono, Patardo Yosua Andreas Naibaho*
core  

Sistem Pelaporan Gratifikasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

open access: yesJurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2021
Kerangka Hukum delik gratifikasi dirumuskan dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan gratifikasi tersebut memiliki tujuan yang jelas, bersifat memaksa serta dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dengan delik, gratifikasi masih patut dipertanyakan, karena seolah-olah sifat melawan hukum dari ...
openaire   +1 more source

Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi [PDF]

open access: yes, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Jaksa dalam pemeriksaan perkara pidana dan bagaimana pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan.
Hutapea, J. D. (Josua)
core   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy