Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2014 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan pelaksanaan hak remisi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertama, sistem pemidanaan tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan dari
Tucunan, E. J. (Emy)
core +1 more source
PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DiH, 2019 Korupsi merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah, dalam perkembangannya korupsi tidak hanya melibatkan subyek orang perseorangan namun juga melibatkan korporasi.
Krisnadi Nasution
doaj +1 more source
Perluasan Ajaran Penyertaan dan Tanggung Jawab Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ajaran penyertaan dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana dan bagaimana perluasan ajaran penyertaan dan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode
Ingkiriwang, Y. (Yohannes)
core +1 more source
Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan terhadap Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2015 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
Aslia, M. N. (Mezhi), Marliah, A. (Ai)
core
PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI [PDF]
, 2017 Seiring dengan meningkatnya pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK, KPK dan institusi penegak hukum lainnya, para koruptor seperti tidak habis akal untuk menyiasatinya dengan berbagai cara dan modus operandi.
ERITA FEBRIANI, NPM. 121000019
core
Tindak Pidana Penggelapan yang Bernuansa Tindak Pidana Korupsi
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling KeluargaCorruption crimes are very vulnerable to being committed by civil servants in connection with their work duties. Apart from that, the element of state financial loss which can result in state financial loss is also important in criminal acts of corruption committed by civil servants.
openaire +1 more source
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) [PDF]
, 2010 Nama: Seno Bangkit Prakoso, Nim: C 100 060 018, Judul: Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negerik Surakarta).
PRAKOSO, SENO BANGKIT
core
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Kejahatan korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjujung tinggi trnasparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.
Ulang Mangun Sosiawan
doaj +1 more source
Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan
Jurnal Konstitusi, 2016 Nowadays, in Indonesia, there are so many laws appear after KUHP which regulate about criminal laws, beside providing the rules of material criminal law againts to KUHP, also providing the formal rules which againts to KUHAP (formal criminal laws). In criminal laws that related to financial government, has common law which is regulated by laws itself ...
openaire +2 more sources
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal Hukum, 2020 This research aims to determine the policy on the formulation of the death penalty against the eradication of corruption and to find out the obstacles and solutions in implementing the death penalty against the eradication of corruption based on the applicable laws in Indonesia. This research method uses an empirical juridical approach.
openaire +2 more sources