Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2012 Tujuan penelitian ini untuyk mengtahui bagaimana esksistensi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi saat ini, dan bagaimana hubungan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana
Sumakul, A. (Anastasia)
core
SISTEM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Arena Hukum, 2013 Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidanakorupsi mengenal system beban pembuktian terbalik. Pertama, mengenai pembuktian tindak pidananya.Namun terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang ...
Ardi Ferdian
doaj +1 more source
Perspektif hukum positif dan hukum Islam tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (studi putusan nomor: 01/ pid.sus/ 2011/ PN.Tipikor.SMG) [PDF]
, 2014 Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional.
Oktaviani, Indri
core
Jurnal Mercatoria, 2013 Korupsi di Indonesia ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyaianya ditempuh “pendekatan integral”.
Mara Junjungan, Marlina Marlina
doaj
Upaya Hukum Banding Dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu) [PDF]
, 2013 Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi secara serius, dengan membuat Undang-Undang khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini
YANI, A. (AHMAD)
core
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (superbody) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor ...
Ulang Mangun Sosiawan
doaj +1 more source
Justicia JournalDengan adanya peran Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku seperti sebelum dilakukannya penunututan, Kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi ...
Noer Diana Errika +2 more
openaire +1 more source
Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Wewenang Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan [PDF]
, 2018 Diterbitkannya undang-undang No. 30 tentang administrasi pemerintahan yang memberikan mandat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang menimbulkan dualisme pengujian.
Arif Layanra Riza, 141000210
core
Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota Makassar [PDF]
2013Penulisan ini bertujuan 1) Untuk mengetahui penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan 2) untuk mengetahui kendala-kendala terhadap penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.\ud Penelitian ini ...
RAHMATULLAH
core
Pengaturan Pembuktian Terbalik Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pembuktian tindak pidana yang diatur dalam KUHAP dan bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No.
Tilaar, M. (Marsella)
core +1 more source