Results 31 to 40 of about 89 (78)

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran ...
Firman Nur, M. Chaerul Risal
doaj   +1 more source

Reconstruction of the Makar and Relevance with the concept of al-Baghyu in the Fikih Jinayah

open access: yesJurnal Madania, 2022
The 2019 General Election (Pemilu, Indonesia) divided Indonesian society into two sides, namely the #2019GantiPresiden and the #Jokowi2Periode. The situation between the two sides was tense, which could potentially cause a commotion and worsen the public'
Musda Asmara
doaj   +1 more source

MODEL PERADILAN TINDAK PIDANA PEMILU, ANTARA CRIME CONTROL MODEL, DUE PROCESS MODEL, ATAU PERADILAN KHUSUS ?

open access: yesJurnal Idea Hukum, 2022
The criminal proceedings for the 2019 Election are carried out based on the Criminal Procedure Code, as long as Law Number 7 of 2017. That is not stipulated otherwise by Law Number 7 of 2017. That is the essence of what is contained in Article 477 of Law
saleh darmawan
doaj   +1 more source

ANALISIS PENERAPAN BENTUK – BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU

open access: yesJurnal Ilmiah Hospitality, 2023
Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pemilu adalah: a) Penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu,
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for.
Mohd Din   +2 more
doaj   +1 more source

Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional

open access: yesMedia Iuris, 2022
The urgency of establishing a special court for resolving election disputes because this special court is an order of Law Number 8 of 2015 which must be formed before the implementation of the national simultaneous regional elections in 2024.
Mohammad Syaiful Aris
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

open access: yesAl-Adl, 2018
Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat ...
Bambang Sugianto
doaj   +1 more source

Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun dalam pelaksanannya tidak jarang terjadi pelanggaran.
Ridwan, Ismansyah, Khairul Fahmi
doaj   +1 more source

TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

open access: yesJournal Publicuho
The purpose of this writing is to determine the influence of political power and political fraud on law enforcement in Indonesia during the general election. This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by examining library materials.
null La Ode Hamzah   +2 more
openaire   +1 more source

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

open access: yesJurnal Mercatoria, 2017
 Pemilihan Umum  adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut.
Tomita Juniarta Sitompul   +1 more
doaj  

Home - About - Disclaimer - Privacy