Results 71 to 78 of about 89 (78)
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri
H.M. Dimyati Huda +2 more
openaire +1 more source
2017 Ahmad Rizaldy ( B 11110170), Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa, dibimbing oleh Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH., MH., M.si. sebagai pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, SH., MH. Sebagai pembimbing II.
openaire +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
TINDAK PIDANA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM PRESPEKTIF KEADILAN PEMILU
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara, 2023Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 tentu tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terjadi pada tahapan Pemilu, salah satunya pelanggaran Pidana Pemilu. Pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu ini pada akhirnya bermuara pada putusan pengadilan, yang mana putusan pengadilan harus mewakili rasa keadilan bagi
Arby Pranatha, Rudianto Rudianto
openaire +1 more source
Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali
Jurnal Konstruksi Hukum, 2023Dalam Pemilu, tindak pidana Pemilu biasanya terjadi. Untuk menentukan penanganan dan sanksi yang berlaku dalam tindak pidana Pemilu, diperlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini fokus pada pengaturan dan sanksi dalam tindak pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali.
null Ida Ayu Sintya Wulandari +2 more
openaire +1 more source
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 2018
ABSTRAK Era baru telah dimulai dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak, karena undang-undang memerintahkan kepada seluruh bangsa Indonesia, untuk menyelenggarakannya. Dalam praktik, terdapat tantangan dalam tindak pidana Pilkada. Faktor perundang-undangan yang kontradiktif antara UU Pemilihan (Les Specialist) dengan aturan limitasi waktu dan KUHP ...
Paramita Ersan, Anna Erliyana
openaire +1 more source
ABSTRAK Era baru telah dimulai dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak, karena undang-undang memerintahkan kepada seluruh bangsa Indonesia, untuk menyelenggarakannya. Dalam praktik, terdapat tantangan dalam tindak pidana Pilkada. Faktor perundang-undangan yang kontradiktif antara UU Pemilihan (Les Specialist) dengan aturan limitasi waktu dan KUHP ...
Paramita Ersan, Anna Erliyana
openaire +1 more source
Putusan Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum
2020Putusan pengadilan, khususnya terkait tindak pidana pemilu ternyata tak hanya berguna bagi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga berguna bagi publik. Vonis pidana percobaan pada putusan tindak pidana Pemilu menunjukkan adanya perspektif di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu, dimana para hakim menilai bahwa pemidanaan pada ...
openaire +1 more source
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia
Borobudur Law and Society JournalKejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya.
Habib Muhsin Syafingi +3 more
openaire +1 more source
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH
LEX ADMINISTRATUM, 2015Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.
openaire +1 more source

