Results 31 to 40 of about 643,433 (188)
The Collaborative Digital Transformation Model—The Case of Indonesian Youth
Journal of Public Affairs, Volume 25, Issue 4, November 2025.ABSTRACT This study focuses on the development and evaluation of an instrument to measure the perception of collaborative digital transformation (CDT) among young citizens in West Java, Indonesia. As digital transformation (DT) drives the digital society, the government plays an important role in guiding this change and emphasizing inclusive ...
Rio Yusri Maulana, Mitja Dečman
wiley +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2018 Adanya dua persoalan kewarganegaraan yang terjadi pada Gloria Natapraja Hamel dan Archandra Tahar telah membangkitkan kembali momentum untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua
Achmadudin Rajab
doaj +1 more source
Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2013 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Bagaimanakah regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi; (2) Untuk mengetahui kesinkronan peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum yang berbeda ...
, Hartanto, S.H., M.Hum +2 more
core
The Journal of World Intellectual Property, Volume 28, Issue 1, Page 263-285, March 2025.Abstract The status and trends of geographical indication (GI) registration in Indonesia is presented and analyzed. Indonesia amended the GI‐related legal systems in 2019, and despite its increase in registration and policy developments, the extent of coverage and classification of GI‐registered products remain unclear.
Diana Harding +3 more
wiley +1 more source
Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang
Jurnal Konstitusi, 2016 The development and implementation of a relationship leading to the birth of anomalous friction decision Judicial review to collide against the lawmaking function. The absence of a follow-up mechanism to cancel the decision of the norm, led to the birth anomaly judgment. Friction Judicial Review with Law making Function was born in the form of vague
openaire +3 more sources
Penerapan undang-undang kebahasaan studi di lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [PDF]
, 2018 Makalah ini mencoba mengkaji penerapan undang-undang kebahasaan di lingkungan akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengacu pada Undang-undang kebahasaan, yakni UU No. 24 yang telah disahkan pemerintah sejak tahun 2009.
Musyafa, Musyafa +2 more
core
PEWARISAN HARTA ORANG HILANG (AL-MAFQUD): TINJAUAN TERHADAP PANDANGAN SYARIAH DAN PERLAKSANAANNYA
Malaysian Journal of Syariah and Law, 2016 Permasalahan berkaitan orang hilang (al-mafqud) merupakan isu yang sangat penting untuk dibincangkan khususnya setelah berlaku pelbagai kejadian yang melibatkan kehilangan orang-orang yang tidak dapat dikesan sama ada disebabkan oleh kecelakaan ...
Mushaddad Hasbullah +2 more
doaj +1 more source
Sejarah Undang-Undang dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2000 Penulis artikel Inl mengulas masalah perubahan perundang-undangan dan sejarah perundang-undangan. Menurut penullis ini, perubahan undang-undang dipengaruhi oleh kultur politik. Masalah otonomi juga disinggung berkaitan dengan pembuatan rancangan undang-undang.
openaire +2 more sources
DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2019 Policies on villages in Indonesia have experienced ups and downs since theRepublic of Indonesia was established. The regulation of the village is urgent because thevillage has a strategic position in development in Indonesia. Further the existence ofvillages in Indonesia had already existed before the Indonesian republic was established.In this article,
Abdul Fatah Fanani +3 more
openaire +2 more sources
Studi Komparasi Terhadap Undang-Undang Kearsipan Dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Al-Ma mun Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi, 2022 Informasi diera sekarang merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap masyarakat. Berbicara tentang informasi publik, tidak terlepas dari kearsipan sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis atau mengkaji serta membandingkan Undang-Undang No.
openaire +3 more sources