Results 61 to 70 of about 643,433 (188)

Rechtsvinding : Penemuan Hukum ( suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ) [PDF]

open access: yes, 2004
Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu meng­atur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas,
Nur, M. (Muliadi)
core  

Adat Community in the Village Government: State and Society Relations in Indonesia [PDF]

open access: yes, 2013
Reformasi politik yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia telah menciptakan Undang-Undang No. 22/1999, kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 32/2004 sebagai kerangka kerja dalam menata hubungan antara Negara dan rakyat pada tingkat desa.
Syukur, I. (Iskandar)
core   +2 more sources

Examining trajectories of marital satisfaction to represent the resilience process among Indonesian married individuals

open access: yesPersonal Relationships, Volume 31, Issue 1, Page 24-43, March 2024.
Abstract Marriage is an important milestone for many adults, and notably in Indonesia, where marriage is also considered a personal accomplishment and social obligation. Research has found being married is associated with greater well‐being, but marriages also face challenges.
Edwin Adrianta Surijah   +3 more
wiley   +1 more source

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/puu-xi/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 [PDF]

open access: yes, 2015
Dalam penulisan jurnal ini Penulis mengangkat permasalahan mengenaiimplikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 terhadapbadan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2012.
PANJAITAN, A. (ARLINCE)
core   +1 more source

Kajian Yuridis terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan [PDF]

open access: yes, 2017
Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Manfaluthfi, A. (Agus)   +1 more
core  

KEPERLUAN SYARIAH PRATAKRIF DALAM SISTEM TERAS PERBANKAN: SUATU KAJIAN KUALITATIF TERHADAP KONTRAK MUḌĀRABAH DAN MUSHĀRAKAH

open access: yesMalaysian Journal of Syariah and Law
The implementation of the core banking system has become an enabler for the business that provides an agile platform to achieve the corporate objective of Islamic banking.
Mohd Naufal Mohd Tarmizi   +2 more
doaj   +1 more source

THE ORANG ASLI IN PENINSULAR MALAYSIA AND THE RECOGNITION OF THEIR LAND RIGHTS UNDER THE ABORIGINAL PEOPLES ACT 1954

open access: yesMalaysian Journal of Syariah and Law, 2016
The prevailing view about the Orang Asli occupation of land and access to forest resources are that they are privileges extended by the states or at the governments discretion.
Izawati Wook
doaj   +1 more source

Peristilahan Bahasa Melayu dalam Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792)

open access: yesJurnal Bahasa, 2020
Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak (Akta 792) telah diluluskan pada April 2017 dan mula berkuat kuasa pada 10 Julai 2017. Akta ini dirangka bersesuaian dengan kecanggihan teknologi terkini dan memperkenalkan istilah baharu ...
Amirah Ahmad   +3 more
doaj   +1 more source

Naskah undang-undang dalam sastra Indonesia lama [PDF]

open access: yes, 1981
Buku Naskah Undang-Undang dalam sastra Indonesia lama ini semula merupakan naskah laporan penelitian yang berjudul "Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama" yang disusun oleh tim peneliti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam rangka ...
Djmaris, Edwar   +4 more
core  

Suatu Kegentingan Memaksa Menjadikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

open access: yesJOURNAL of LEGAL RESEARCH, 2022
The State of Indonesia is a legal state that tries to keep things in order and make things clear for the people who work for the government. People and the government should always use the law as a guide when they do things in the name of the country or state. The Constitution gives the President, who is in charge of the government, the power to make a
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy