Results 11 to 20 of about 885,787 (147)

Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

open access: yesMedia Iuris, 2021
Tujuan penelitian adalah menganalisis problematika normatif muatan pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan untuk mengungkap filosofi konseptual yang melandasi lahirnya  Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja sehingga dianggap tidak
Muh Sjaiful
doaj   +2 more sources

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2023
Penelitian ini akan mengkaji, menganalisis, dan   menemukan   bagaimana penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran ...
Yandriza Yandriza   +2 more
doaj   +1 more source

Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

open access: yesJurnal Politique, 2022
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berupa tindakan penolakan.
Moh. Ilham Auliyan Putra, Khoirul Yahya
doaj   +1 more source

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI TENGAH HIMPITAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

open access: yesJurnal Litigasi, 2022
Undang-Undang Cipta Kerja diyakini dapat mengakhiri obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia yang acap kali menimbulkan disharmoni diantara peraturan perundang-undangan yang berakibat pada ego sectoral dan birokratisnya penyelengara pelayanan ...
Atang Irawan
doaj   +1 more source

PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OTONOMI DAERAH [PDF]

open access: yes, 2021
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus law, dimana dapat merubah dan menghapus suatu ketentuan dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dengan satu undang-undang.
Meima, M. (M), Meima, M
core   +1 more source

The Work Creation Law Legislation Process

open access: yesAksara, 2021
Problem hukum termuat dalam proses pembentukan Pembentukan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kritik dari masyarakat bermunculan pasca draft rencana undang-undang itu diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan telah ...
Petrus Yakobus Bapa   +3 more
doaj   +1 more source

PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OTONOMI DAERAH [PDF]

open access: yes, 2022
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus law, dimana dapat merubah dan menghapus suatu ketentuan dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dengan satu undang-undang.
kurnia, meima
core   +1 more source

Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan

open access: yesDialogia Iuridica, 2022
Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dipandang diperlukan kajian yang lebih komprehensif bagi para pelaku usaha maupun akademisi untuk mempertajam pemahaman terkait dengan pengaturan hukum ketenagakerjaan terbaru ...
Winsherly Tan
doaj   +1 more source

REDESAIN RANCANGAN UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA [PDF]

open access: yesJURNAL AKTA YUDISIA, 2021
The investment climate is difficult to develop when there are too many overlapping regulations from the center to the regions, and the old licensing procedure is a source of ongoing problems. Seeing this, President Jokowi made a breakthrough by using the Omnibus Law for Job Creation or often referred to as the Cilaka Omnibus Law Bill. This is something
openaire   +2 more sources

Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

open access: yesJurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 2022
As a corrective step, it is appropriate that government administration issues be returned to their khitah. Regarding government administration, this needs to be implemented in the Job Creation Act. The goal is to create a bureaucratic culture that is fast, responsive, and responsible.
Edy Kasro   +2 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy