Results 31 to 40 of about 885,787 (147)

HISTORISITAS FILOSOFIS KONSEP PEMAJAKAN DIVIDEN PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

open access: yesJurnal Akuntansi Multiparadigma, 2021
Abstrak - Historisitas Filosofis Konsep Pemajakan Dividen Pada Undang-Undang Cipta Kerja Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri historisitas filosofis konsep pemajakan dividen pada undang-undang cipta kerja.
Made Sudarma, I Nyoman Darmayasa
doaj   +1 more source

Undang-Undang Cipta Kerja: Berbaju Pancasila, Bernapas Kolonial

open access: yesADALAH, 2021
Abstract:The influence of Western values and ideology has infiltrated Indonesia's national legal instruments through deregulations which appear to always be in favor of the investor interest groups. This can of course be seen from the various laws made to protect the interests of capital owners, one of which is Law Number 11 of 2020 concerning Job ...
Mashuril Anwar, Rini Fathonah
openaire   +1 more source

SISTEM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

open access: yesBureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2022
The enforcement of labor law in Indonesia is certainly a very very interesting discourse to discuss, this is with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which has deleted, added, and changed some of the Articles in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In fact, it has brought juridical implications for debate by a number of
Sasmita Ahmad Isan   +1 more
openaire   +1 more source

Analisis Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida

open access: yesJurnal Review Politik, 2020
Formulasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menstimulasi sejumlah kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Beberapa diktum di dalamnya berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan berupa banyaknya kerugian yang akan ditimbulkannya.
Moh Khoirul Umam   +2 more
doaj   +1 more source

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA

open access: yesDiH, 2021
After Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, there are several changes regarding the provisions related to fixed-term employment agreements previously regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Law No.
Dewa Gede Giri Santosa
doaj   +1 more source

Sanksi Administratif terhadap Kepala Daerah yang tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Polemik tentang Presiden berwenang atau tidak berwenang memberhentikan kepala daerah muncul kembali saat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution
doaj   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDIRIAN PT PERORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA [PDF]

open access: yes, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis pelaksanaan pendirian pt perorangan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Andreartha Kusmadana, I Made   +2 more
core   +1 more source

Politik Hukum Pengaturan Pekerja Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak Di Indonesia

open access: yesDiversi, 2023
Beberapa bentuk pekerja anak tidak dapat diterima dan harus segera dihapuskan, akan tetapi beberapa bentuk pekerja anak lainnya terkait erat dengan proses kelanjutan kehidupan mereka.
Siti Hajar, Joko Setiyono
doaj   +1 more source

Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

open access: yesJurnal Panorama Hukum, 2021
The times in the economic sector in fact encourage a country to try to provide regulations in accordance with global demands. One of them is done by Indonesia by using the Omnibus Law system, then regulating a new legal entity, namely an Individual Company.
openaire   +2 more sources

Politik Hukum Dan Problematika Harmonisasi Peraturan Dibawah Undang-undang Melalui Undang-undang Cipta Kerja

open access: yesJAPHTN-HAN, 2023
Presiden Joko Widodo dalam program pemerintahan periode kedua berencana melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada mulanya, dalam Debat Capres 2019 menggagas ide pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN), sementara dalam realisasi justru dibentuk Omnibus Law UU No.
Mario Agritama S W Madjid   +3 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy