Results 91 to 100 of about 49,409 (137)

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1137/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr)

open access: yesIBLAM Law Review
Terorisme bukan hanya merupakan tindakan kekerasan, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan keamanan. Pelaku sering kali bertindak secara berkelompok, yang melibatkan dua orang atau lebih.
Erry Setiawan, Gunawan Nachrawi
doaj   +1 more source

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN) [PDF]

open access: yes, 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui(1) tindak pidana “karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia” dalam hukum positif Indonesia, (2) penyelesaian tindak pidana “karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia” pada ...
YUNI DWI INDARTI, 10144300094
core  

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (ordinary crime), karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merugikan masyarakat luas.
Yuspar
doaj   +1 more source

PEMBOBOLAN ATM MELALUI TEKNIK SKIMMING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK [PDF]

open access: yes, 2017
Di era globalisasi ini, selain ada hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa, khususnya di bidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan.
Aditya Nur Ferdyansyah, NPM : 131000070
core  

Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya [PDF]

open access: yes, 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lewat SMS dan bagaimana penegakan hukumnya menurut KUHP dan Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik.
Mamoto, L. (Lavinia)
core   +1 more source

Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP

open access: yesKonsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
The criminal act committed by the perpetrator of premeditated murder is a very heinous act, because the perpetrator has the heart to kill for certain reasons even though he committed an act that is against the law. Criminal liability for the perpetrators of murder, especially premeditated murder, must be enforced.
null Nyoman Fitriyatun Naziroh   +2 more
openaire   +1 more source

Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)

open access: yesJurnal Yuridis, 2020
Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu ketentuan yang sering dipermasalahkan dalam penerapannya karena unsur “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan penjelasannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beberapa putusan pengadilan, majelis hakim berbeda-beda dalam menentukan kriteria penyalahgunaan wewenang ...
openaire   +1 more source

MANIPULASI DATA ELEKTRONIK HASIL UJIAN SARINGAN MASUK UNIVERSITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK [PDF]

open access: yes, 2017
Kemajuan dan perkembangan teknologi yang terjadi pada masa kini, khususnya di bidang telekomunikasi, multimedia dan informasi secara langsung maupun tidak langsung dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan serta memberikan ...
REZA SALEH AKBAR, 121000004
core  

KEABSAHAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana, 2016
Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif  yang beranjak dari adanya kekosongan norma atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat dalam ketentuan Pasal 6 dan lampiran golongan I, II, dan III Undang-Undang Nomor 35 Tahun
Made Dwi Kurniahartawan
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/pid.b/2014/pn.bgl Tentang Tindak Pidana Perkosaan [PDF]

open access: yes, 2015
Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl memutuskan kasus perkosaan. Menimbang bahwa rayuan atau janji palsu merupakan makna perluasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar ...
Sampurno, S. E. (Satriyo)
core   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy