Results 81 to 90 of about 205 (104)

PERBANDINGAN PENAFSIRAN HUKUM ATAS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PELANGGARAN JANJI PESANAN DARI KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA

Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Penelitian ini hendak mengangkat isu hukum tentang perbedaan penafsiran hukum atas unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Janji Pesanan dari Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Pid.Sus/2011 yang menafsirkan unsur kedua Tindak Pidana a quo yaitu semua perbuatan Pelaku Usaha yang melanggar Janji Pesanan dari Konsumen ...
openaire   +1 more source

Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)

Jurnal Yuridis, 2020
Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu ketentuan yang sering dipermasalahkan dalam penerapannya karena unsur “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan penjelasannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beberapa putusan pengadilan, majelis hakim berbeda-beda dalam menentukan kriteria penyalahgunaan wewenang ...
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)

Unes Journal of Swara Justisia
Pemalsuan surat adalah kejahatan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, di mana terdakwa ...
Intania, Aria Zurnetti, Siska Elvandari
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Ta'zir
Tindak Pidana Perdagangan Orang terlebihnya pada eksploitasi seksual masih banyak di Indonesia. Sehingga adanya tindak pidana ini menjiderai etika kehidupan yang telah tersirat didalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001, juga mengingat korban yang rata-rata ...
Nadillah Maudi Cahyanai
doaj   +1 more source

UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA PADA PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 2017
The existence problem of corruption in Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 Year 2001 is the formulation of element "may harm the state finance or state economy" in Article 2 paragraph (1) and article 3 which causes the emergence of The debate on understanding the word "can harm" it.
openaire   +3 more sources

Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan /Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur larangan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.
Bakti Firman Abadi, Neni Vesna Madjid
openaire   +1 more source

Analisis Penetapan Unsur Kesalahan pada Rumah Sakit dalam Tindak Pidana pada Bidang Kesehatan

Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2023
Muhammad Arya Notonagoro, Sulistyanta Sulistyanta   +1 more
openaire   +1 more source

PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR MEMPERKAYA DAN/ATAU MENGUNTUNGKAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Jurisprudence, 2017
The judge decision in criminal case of corruption is practically happen by disparity case. Therefore, the problem of punishment is not only important for judge and the process of criminal justice, but also the law process entirely, especially in the term of law construction.
openaire   +1 more source

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi kasus putusan pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo)

IBLAM Law Review
Kejahatan dan pelanggaran hukum masih sering terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanpa hak, atau penggunaan tanah tanpa izin oleh individu atau kelompok terhadap tanah milik orang lain,
Agung Tunggal, Marjan Miharja
doaj  

PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2019
openaire   +2 more sources