Results 61 to 70 of about 205 (104)

Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi terhadap Mahasiswa Penyalahguna Dana KIPK

Jurnal Ilmu Multidisiplin
Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh mahasiswa yang memanipulasi data agar seolah tergolong tidak mampu, ditinjau berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Labib Rasyidi, null Maman Budiman
openaire   +1 more source

Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Media Iuris, 2020
Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara tegas mengenai makna dari perbuatan "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung", dalam ketentuan tersebut
Johan Dwi Junianto
doaj   +1 more source

PENERAPAN UNSUR KEALPAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

Jurnal Hukum, 2019
This study aims to determine the application of the element of negligence in the process of investigating traffic accidents and to find out the obstacles in the application of the negligence element in the traffic accident investigation process. The method used is the normative juridical approach.
openaire   +2 more sources

PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)

Jurnal Mercatoria, 2017
Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Jalinson Damanik, Taufik Siregar
doaj  

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PASAL 359 KUHP

Journal Presumption of Law, 2020
Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya sering  di sebut dengan tabrak lari.
Riky Pribadi, Diki Maryana
doaj   +1 more source

INTERPRETASI KERUGIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016
Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat, dilakukan untuk kepentingan pelaku. Akselerasi teknologi  informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual pelaku menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah ...
Wayan Santosa
doaj   +1 more source

Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2016
The main issue in this research is whether the power abuse in Corruption is still an absolute competence of Corruption Justice or is shifted into the administrative justice in post-regulation of Government Administration Act. This is a research on normative law that is analytical prescriptive through conceptual approach, statute approach, and case ...
openaire   +3 more sources

KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI SUMATERA UTARA

Jurnal Mercatoria, 2017
Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana Illegal logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan ...
Muhammad R. Dayan, H Edi Warman, H. Tan Kamello   +2 more
doaj  

Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dialogia Iuridica, 2018
penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
Lalu Heru Sujamawardi
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2017
The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation ...
I Dewa Made Suartha
doaj   +1 more source