Results 41 to 50 of about 205 (104)

Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2022
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan pembuktian visumet repertum dalam menentukan arah dakwaan oleh penuntut umum terhadap kasu penganiyaan berat dalam Putusan No.97/Pid.B/2019/PN Makassar dan mengetahui keduduukan visum et ...
Iis Wulandari Azis, Hamsir
doaj   +1 more source

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA MASA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SOLOK KOTA

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2021
Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu 2019 Oleh Penyidik ​​Satreskrim Polres Solok Kota diawali dengan kegiatan Penyidik ​​mendampingi Bawaslu untuk menerima temuan/laporan dugaan tindak pidana Pemilu, selanjutnya paling ...
Rizky Mahesa Febriandi
doaj   +1 more source

PENGARUH UNSUR MEMPERKAYA DAN/ATAU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yes, 2023
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak ...
openaire   +1 more source

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Seperti dalam laporan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek, dihentikan oleh penyidik akibat adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ...
Soni Handriyadi, Iyah Faniyah, Fahmiron
doaj   +1 more source

Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2022
Tindak pidana pembelaan terpaksan (noodweer) dalam pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang ...
Andi Ayyub Putrawan Ulki   +1 more
doaj   +1 more source

PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesPerspektif, 2007
To prove the element of misuse of power therefore, it is necessary apply legal concept under Administrative Law regime. in practice, however to determine whether there is an element of misuse of power, court relies upon principle of reasonableness and carefulness as a parameter that are only suitable to determine materially unlawful act. Doing as such,
openaire   +1 more source

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN

open access: yesUNES Journal of Swara Justisia, 2021
Pertimbangan Penyidik Pada Satreskrim Polres Kerinci Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media Sosial adalah dengan hanya menerapkan unsur yang terdapat pada Pasal  76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang ...
Jeki Noviardi   +2 more
openaire   +3 more sources

PEMBUKTIAN UNSUR NIAT DIKAITKAN DENGAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesJurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2015
Untuk dapat mengungkap kesalahan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang diajukan ke muka sidang, maka penuntut umum harus untuk dapat membuktikan kesalahan tersebut. sehingga penuntut umum dibebani untuk melakukan pembuktian dimana dengan alat-alat bukti yang diajukan itu membuat terang akan kebenaran suatu tindak pidana ...
openaire   +3 more sources

Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Aksi unjuk rasa anarkis kerap kali dipicu oleh tindakan penghasutan oleh oknum tertentu. Seperti kasus Demonstrasi yang terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Barat kota Padang pada tanggal 25 September 2019, yang berakhir anarkis akibat adanya dugaan ...
Usi Zahara, Ismansyah, Yoserwan Hamzah
doaj   +1 more source

PEMIDANAAN KORPORASI TERKAIT TRANSFER PRICING DI BIDANG PERPAJAKAN

open access: yesRechtIdee, 2019
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi; dan pertanggungjawaban korporasi atas praktik transfer pricing; serta model pertanggungjawaban korporasi atas praktik transfer pricing bidang perpajakan di Indonesia.
Sarief Hidayat
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy