Results 31 to 40 of about 205 (104)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERZINAAN
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan . Pada 70/PID.Sus/2020/PN-SWL Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/Pnbkt adalah pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL dimana terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan ...
Istiklal Istiklal
doaj +1 more source
Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya.
Muhammad Reza Adiwijana
doaj +1 more source
GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini bertujuan menganalisis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Saiful Akbar
doaj +1 more source
Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan [PDF]
Notary deed is the perfect, strongest, and most complete proof of evidence, thus not only guaranteeing legal certainty but also avoiding disputes. In practice, however, disputes often arise due to the existence of a notary deed. The notary can be liable for his action in making authentic deeds that are not in accordance with the applied provisions or ...
openaire +2 more sources
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan untuk menganalisis ...
Zulfi Diane Zaini +1 more
doaj +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MORALITAS
Darurat tindak pidana perkosaan menjadi perhatian bahwa harus dicari penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan. Terjadinya tindak pidana perkosaan di tengah masyarakat mengidentifikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuhan dengan ...
Rosalia Dika Agustanti
doaj +1 more source
Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana persetubuhan apada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Para remaja yang masih mencari jati dirinya menjadikan salah pergaulan dan salah menggunakan teknologi yang ada ...
Mega Widyawati
doaj +1 more source
Ketentuan tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum terdapat di dalam buku 2 Bab VIII Pasal 207 sampai 241 KUHP. Kejahatan terhadap kekuasaan umum pada pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terjadi dan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumbar, dimana ...
Muchlis Muchlis
doaj +1 more source
Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
Artikel ini berjudul “Persekusi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. Penulisan skripsi ini mengacu pada metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dikaitkan dengan ...
Muhammad Hilman Anfasa Maaroef
doaj +1 more source
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
Kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana kehutanan dalam tesis ini permasalahannya adalah Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan dan Bagaimana Kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan ...
Astan Wirya
doaj +1 more source

