Results 11 to 20 of about 205 (104)
The criminal justice system in Indonesia is very concerned about money laundering crimes that continue to grow along with technological advances and the complexity of modern economic crimes. This study examines in depth the legal provisions related to TPPU in Indonesia, which is based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of
null Yose Sitompul, null Roida Nababan
exaly +2 more sources
Pembuktian dalam Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
Money Laundering is any criminal act that fulfills the elements of a criminal act as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Proof is one of the procedures that must be carried out in the Criminal Procedure Law, which will help find light on a criminal act.
exaly +2 more sources
Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan
Salah satu fungsi penegakan hukum adalah autopsi oleh ahli forensik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 133, Pasal 134 KUHAP dan Pasal 122 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penelitian ini
Linda Widia, null Fitriati, null Yuspar
exaly +2 more sources
Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer
Penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya diancam pidana yang diatur dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.
Ali Basrah, Bisma Putra Pratama
exaly +2 more sources
Penegasan Unsur Kerugian Negara dan Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Corruption is a crime that undermines governmental effectiveness and erodes public trust. However, law enforcement practices in Indonesia reveal a lack of conceptual clarity regarding the definition of state losses and the position of mens rea in corruption offenses.
Rahmat Aiman +1 more
exaly +2 more sources
Penelitian ini mengkaji penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Unsur tersebut kerap tumpang tindih dengan kesalahan administratif yang menjadi ranah hukum administrasi, sehingga menimbulkan masalah ketika kelalaian prosedural pejabat disalahartikan sebagai korupsi.
Ayu Unzila, Henry Arianto
exaly +2 more sources
Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik adalah yang pertama unsur “setiap orangâ€, Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
Nedra Wati
doaj +1 more source
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
ABSTRAKTindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
IRIYANTO, Echwan, HALIF, Halif
openaire +1 more source
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang dalam rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak dimana penyidik berusaha untuk menerapkan Pasal tindak pidana ...
Ori Friliansa Utama
doaj +1 more source
Istilah "starfbaar feit", yang mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didukung oleh ancaman, diterjemahkan sebagai "kejahatan" (sanksi). Tindak pidana penipuan dan pencurian yang termasuk aspek korupsi karena dilakukan oleh pegawai negeri sipil ditelaah oleh penulis penelitian ini.
Ansori Ansori +2 more
openaire +1 more source

