Results 101 to 110 of about 49,409 (137)

KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA [PDF]

, 2017
Salah satu upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan proses pengungkapan suatu perkara pada tahap penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap persiapan atau permulaan mengungkapkan suatu perkara korupsi. Untuk itu dalam proses
RIZAL JULIAWAN, NPM. 121000338
core  

Tinjauan hukum pidana terhadap penanganan tindak pidana pornografi melalui handphone oleh kepolisian kota besar surakarta [PDF]

, 2008
BAYU INDARTO. NIM E. 0002091 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI HANDPHONE OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA Penulisan Hukum. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Indarto, Bayu
core  

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) [PDF]

, 2010
Nama: Seno Bangkit Prakoso, Nim: C 100 060 018, Judul: Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negerik Surakarta).
PRAKOSO, SENO BANGKIT
core  

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Ilegal Yang di Lakukan oleh Anggota Milter Yonif 754/Enk

Unes Journal of Swara Justisia
Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, khususnya terkait dengan penjualan amunisi dan senjata api secara ilegal, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum nasional dan integritas institusi militer.
Yohana Eirene Aprilita Aritonang, Edi Yunara, Vita Cita Emia Tarigan   +2 more
doaj   +1 more source

KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER UNTUK MEMPERMUDAH TAHANAN MILITER MELOLOSKAN DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER JO PASAL 223 KUHPIDANA [PDF]

, 2017
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan ...
Rizki Firmansyah, NPM : 131000328
core  

UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA PADA PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 2017
The existence problem of corruption in Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 Year 2001 is the formulation of element "may harm the state finance or state economy" in Article 2 paragraph (1) and article 3 which causes the emergence of The debate on understanding the word "can harm" it.
openaire   +3 more sources

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Pada BNNP dan Ditresnarkoba Polda Sumbar)

UNES Law Review, 2020
The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed by integration are obtained from a crime. The investigator has the authority to submit an application to the District Court so that the court decides assets that are known or reasonably suspected to be the result of narcotics crime being assets of the State or returned to ...
openaire   +2 more sources

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi [PDF]

, 2012
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan ...
Ridwan, R. (Ridwan)
core  

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM PUTUSAN NOMOR 284/PID.B/2020/PN JKT.UTR

IBLAM Law Review
Pencurian adalah suatu tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang telah lama ada adalah pencurian, yang meliputi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian yang disertai kekerasan.
Dwi Mulyono, Misbahul Huda
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DUKUN PIJAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI TERHADAP PASIENNYA DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 176/Pid.B/2014/PN.Jr [PDF]

, 2016
Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan-kesalahan, berarti mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku disamping adanya unsur melawan hukum dan mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan
HANNA NURAENI, NPM. 121000184
core