Results 81 to 90 of about 49,409 (137)

Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana [PDF]

, 2017
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan bagaimana kekuatan alat bukti surat elektronik dalam pembuktian perkara pidana.
Manope, I. J. (Indra)
core  

Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi terhadap Mahasiswa Penyalahguna Dana KIPK

Jurnal Ilmu Multidisiplin
Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh mahasiswa yang memanipulasi data agar seolah tergolong tidak mampu, ditinjau berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Labib Rasyidi, null Maman Budiman
openaire   +1 more source

KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI SUMATERA UTARA

Jurnal Mercatoria, 2017
Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana Illegal logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan ...
Muhammad R. Dayan, H Edi Warman, H. Tan Kamello   +2 more
doaj  

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Pengadilan Negeri Sragen [PDF]

, 2012
Perzinahan (permukahan) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah: Seorang Pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suaminya atau isterinya; Seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang sudah kawin.
NURCAHYONO, AGUS DWI WAHYU
core  

PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]

Soumatera Law Review, 2019
 The testing of the Abuse of authority is an absolute thing in the determination of corruption crime and it causes the Financial Loss to the Country or the economy of the country, the Corruption crime that is intended in this case is in article 3 corruption eradication law ,that related to the authorities and goverment or the state administrators ...
openaire   +2 more sources

Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dialogia Iuridica, 2018
penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
Lalu Heru Sujamawardi
doaj   +1 more source

Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Pada Polsek Kecamatan Cina Kabupaten Bone. [PDF]

, 2016
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data bagaimana kinerja Polsek Cina dalam Penanganan kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone.
Patmawati, Susi Anita
core  

Pertimbangan Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Visum Et Repertum

Ekasakti Legal Science Journal
Surat merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Salah satunya adalah visum et repertum yang merupakan bukti tentang keadaan luka pada fisik korban. Sebagaimana dalam kasus penganiyaan yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang, terdapat perbedaan penerapan unsur tindak pidana penganiyaan yang disebabkan ketiadaan ...
null Hendrizon, Beatrix Benni
openaire   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2017
The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation ...
I Dewa Made Suartha
doaj   +1 more source

Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan

Unes Journal of Swara Justisia
Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang dengan penggunaan alat bukti
Joko Hendro Lesmono, Fitriati
openaire   +2 more sources