Analisis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Tuntutan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Status Tersangka [PDF]
, 2016 The study aims to analyze the legal basis for the court to decide it unlawful status of the suspect, legal efforts undertaken and the impact of pretrial ruling in law enforcement.
, Hartanto, SH.M.Hum +2 more
core
TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH BUNIYANI TERHADAP AHOK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK [PDF]
, 2018 Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat ...
Muhammad IrfanadiNurfaiz, 141000227
core
Perbandingan Pertanggungan Jawab Dalam Tindak Pidana Indonesia Dan Jerman [PDF]
, 2012 KUHP Jerman apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena ...
Suleman, N. H. (Nenden)
core
Asas Legalitas dalam Penanggulangan Radikalisme Online: Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Jejak digital: Jurnal Ilmiah MultidisiplinPenyebaran paham radikalisme melalui media sosial menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional karena rentan memicu tindakan terorisme. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran asas legalitas dalam penanggulangan radikalisme online di Indonesia.
null Ahmad Shabirin, null Arjun
openaire +1 more source
Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:174/pid.b/2009/pn.pwt) [PDF]
, 2017 Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi fokus seluruh kalangan. Guna mendukung hal tersebut pembentuk Undang-undang mengeluarkan berbagai aturan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, nampak bahwa
Umi Rozah Aditya, Purwoto, Mas Toha Wiku Aji*
core
Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum [PDF]
, 2018 The focus of this study was on the decision of the Constitutional Court number 4/PUU-VII/2009 and decision number 14-17/PUU-V/2007 which legitimize former prisoners as regional head and legislative candidates.
Saraswati, R. (Retno) +1 more
core
Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal [PDF]
, 2013 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga non departemen yang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya ...
Garna, Y. P. (Yudha) +3 more
core
KRITIK IDEOLOGIS TERHADAP DASAR KEFILSAFATAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA
Jurnal Dinamika Hukum, 2012 The essence of legality principle is “None is punishable for doing something unless it is forbidden by law established prior to the action”. Consequently, actor of wrongdoing will not be criminally prosecuted unless penal statutes prohibit what he or she has done.
openaire +2 more sources
Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan [PDF]
, 2015 The problem of this research is: how high is the authority of Constitutional Court to amend the provisions of criminal procedure law (KUHAP) by stating that some articles in KUHAP are not constitutional and expanding the authority of judges in pretrial ...
Moeliono, T. P. (Tristam)
core
Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material [PDF]
, 2012 Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ...
Runtukahu, E. (Ernest)
core +1 more source