Results 61 to 70 of about 455 (121)

Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah

open access: yesJurnal Sosial Teknologi, 2021
Latar belakang: Sengketa antara privat dengan publik memerlukan intervensi pemerintah. Penetapan kebijakan untuk publik dalam rangka meredakan ketegangan publik-privat, melindungi eksistensi masing-masing, serta menghindari kekacauan antara keduanya semakin menguatkan kedudukan maupun fungsi kebijakan publik. Tujuan penelitian: Untuk kemandirian daerah
openaire   +2 more sources

Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah

open access: yesJKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2013
Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam
Sri Sugiharta, Tree Setiawan Pamungkas
doaj   +1 more source

KAJIAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

open access: yesJEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 2015
Since 2001, Indonesian government has effectively run fiscal decentralisation as a strategy to accelerate development. This study aimed to see direct relationship of fiscal decentralization on economic growth and indirect influence of decentralization on
Amanda Mastisia Rakanita, Hadi Sasana
doaj   +1 more source

PERMASALAHAN DAN KONSEKUENSI DESENTRALISASI FISKAL

open access: yesJurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 2017
In local autonomy implementation, there are various decentralization processes. One of them is decentralization in fiscal sector. Fiscal decentralization relates to local authority using their own fiscal resource which is supported by financial balance between central and local government.
openaire   +2 more sources

KELEMBAGAAN PENGURUSAN KEHUTANAN PADA ERA DESENTRALISASI (STUDY KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROPINSI SUMATERA SELATAN)

open access: yesJurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2014
Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menemui beberapa masalah, antara lain: rancunya aturan perundang-undangan, ketidakjelasan wewenang, kurang harmonisnya tata hubungan kerja pusat dan daerah dan ketidaksiapan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk
Sulistya Ekawati
doaj   +1 more source

QUO VADIS DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA Tinjauan Historis, Orientasi dan Reformulasi Desentralisasi Pendidikan

open access: yesJurnal Ilmiah Islam Futura, 2011
Desentralization in education is a relatively new discourse in Indonesian national education. The contemporary political issues and indonesian government system, which is still searching for an ideal form of education after the falling down of the post-new order sentralistic government system, contribute to raise of this concept.
Al Musanna, Syamsul Bahri
openaire   +1 more source

PENGARUH KARATERISTIK TUJUAN ANGGARAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINGKAT DESENTRALISASI SEBAGAI PEMODERASI

open access: yesJurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah serta tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi.
Ingrid Panjaitan, Shopiana Shopiana
doaj  

Home - About - Disclaimer - Privacy