Results 71 to 80 of about 8,098 (156)
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoritik
--Desentralisasi dan otonomi daerah senantiasa menjadi isu dan bahan perdebatan di kalangan ilmuwan dan praktisi. Menariknya, setiap perdebatan atau pertemuan ilmiah yang dilakukan tidak pernah ditemukan konsep teori yang baku yang dapat diterima oleh ...
NAS, JAYADI
core
Pengembangan Kurikulum dalam Era Desentralisasi Pendidikan [PDF]
Akhir-akhir ini isu desentralisasi pendidikan telah menjadi agenda publik. Munculnya isu ini disemangati oleh isu otonomisasi daerah tingkat I dan tingkat II, yang undang-undangnya baru saja disahkan.
Kholis, Nur
core +1 more source
Peran Pemerintah Daerah terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
Abstrak Keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan sangat ditentukan oleh peranan pemerintah daerah, hal ini sebagaimana wewenangnya yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ...
Zarmaili Zarmaili
doaj +1 more source
Measuring the Urgency of Asymmetric Local Elections (Pilkada) in Papua
The local elections (Pilkada) had been implemented since 2005 in Papua, are deemed incapable of resolving problems. On the other hand, the direct local elections' political costs are not small, both from the state's budget and from the candidates to the
Agus Fatoni
doaj +1 more source
LINK OF FISCAL DECENTRALIZATION TO POVERTY REDUCTION: INDONESIAN CONTEXT
: Link of Fiscal Decentralization to Poverty Reduction: Indonesian Context. It is identified from the literature studies that there are links between fiscal decentralization and poverty reduction.
Rr. Sita Dewi Kusumaningrum
doaj
The Paradox of Distance in Decentralized Indonesia
One of the most important promises of decentralization is to bring government closer to the people through improved public services and decision making.
Gabriel Lele
doaj +1 more source
Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah
Latar belakang: Sengketa antara privat dengan publik memerlukan intervensi pemerintah. Penetapan kebijakan untuk publik dalam rangka meredakan ketegangan publik-privat, melindungi eksistensi masing-masing, serta menghindari kekacauan antara keduanya semakin menguatkan kedudukan maupun fungsi kebijakan publik. Tujuan penelitian: Untuk kemandirian daerah
openaire +2 more sources
Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal
Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”.
Jaelan Usman
doaj
Wacana desentralisasi pembangunan berkembang seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Fenomena desentralisasi pembangunan yang diwujudkan dengan kebijakan pemekaran wilayah, saat ini masih menyisahkan berbagai ...
Erwin Rasyid +3 more
doaj +1 more source

