Results 81 to 90 of about 455 (121)

Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

open access: yesJurnal Media Hukum, 2017
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Septi Nur Wijayanti
doaj  

ANALISIS IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL ERA ORDE BARU

open access: yesJurnal Jatiswara, 2017
Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 ini, pada hakekatnya adalah sebuat terobosan dan perjuangan yang sangat panjang sejak di era orde baru sampai terjadinya reformasi politik yang berakibat pada turunnya pemerintahan orde baru yang menurut pandangan masyarakat luar dan tokoh-tokoh pro demokrasi dan reformasi, presiden pada waktu itu menjalankan ...
openaire   +2 more sources

Desentralisasi dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi Jambi

open access: yesJurnal Bina Praja, 2012
Kajian ini menggambarkan proses pelaksanaan desentralisasi dan praktik korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan metode diskritif kualitatif data primer diperoleh dari sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD dan masyarakat Jambi yang dipilih secara probabolity sampling, data sekunder diperoleh dari laporan Pengadilan Negeri ...
openaire   +2 more sources

Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan

open access: yesJurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi
Income inequality remains a fundamental challenge in regional economic development after the implementation of regional autonomy. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies, as measured by the variables of Local Government Revenue (LGR) and the Balancing Fund, on income inequality in 14 regencies/cities in West Kalimantan
openaire   +1 more source

Bekerjanya Desentralisasi pada Pelayanan Publik

open access: yesJKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2015
in ...
openaire   +2 more sources

Desentralisasi Pendidikan di Tingkat Kabupaten

open access: yesJurnal Ilmu Pendidikan, 2016
Decentralization of education on district (Kabupaten) is an effort to substitute the centralized system. By this decentralization, the program, process and assessment of educational activities will meet the district's need to develop its human resources, regional growth and other needs based on its own geographical and cultural characteristics ...
openaire   +1 more source

The influence of provider payment mechanisms on TB service provider behavior in Indonesia: insights from National Health Insurance data and provider perspectives. [PDF]

open access: yesFront Public Health
O'Connell M   +8 more
europepmc   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy