Results 81 to 90 of about 8,098 (156)

Desentralisasi Pemerintahan dan daerah

open access: yes, 2007
x.154 hlm.: - ; 21 ...
Setiyono Wahyud, M.R Khairul Muluk
core  

Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah

open access: yesJKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2013
Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam
Sri Sugiharta, Tree Setiawan Pamungkas
doaj   +1 more source

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh [PDF]

open access: yes, 2016
Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih cepat, karena daerah itu sendiri mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Safrianto, Yoyon
core  

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat. [PDF]

open access: yes, 2008
Skripsi ini membahas tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan indikator otonorni dan indikator pengeluaran, selanjutnya tingkat kemiskinan diukur dengan Head ...
Septia, Arini
core  

KAJIAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

open access: yesJEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 2015
Since 2001, Indonesian government has effectively run fiscal decentralisation as a strategy to accelerate development. This study aimed to see direct relationship of fiscal decentralization on economic growth and indirect influence of decentralization on
Amanda Mastisia Rakanita, Hadi Sasana
doaj   +1 more source

KELEMBAGAAN PENGURUSAN KEHUTANAN PADA ERA DESENTRALISASI (STUDY KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROPINSI SUMATERA SELATAN)

open access: yesJurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2014
Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menemui beberapa masalah, antara lain: rancunya aturan perundang-undangan, ketidakjelasan wewenang, kurang harmonisnya tata hubungan kerja pusat dan daerah dan ketidaksiapan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk
Sulistya Ekawati
doaj   +1 more source

Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan

open access: yesEFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI, 2015
Kebijakan desentralisasi telah bergulir sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Tahun 2001 Negera Republik Indonesia telah memasuki era Otonomi Daerah. Namun realisasinya hingga kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan.Desentralisasi sebagai sebuah model penyelenggaraan pemerintahan dan ...
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy