Results 1 to 10 of about 145 (91)

PENGGUNAAN DISKRESI DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN [PDF]

Progresif, 2018
Governance reforms should be coupled with a passion for bureaucratic reform. Good Governance must be done in an effective, clean and efficient so as to ensure the welfare and freedom of the life of the nation.
Eka Budianta
doaj   +2 more sources

PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH

Refleksi Hukum, 2014
Abstrak Artikel ini menganalisis isu filosofis tentang konsep kekuasaan diskresi pemerintah. Artikel ini berargumen bahwa teori hukum alam lebih memadai dibandingkan teori positivism yuridis dalam menjustifikasi dasar filosofis kekuasaan diskresi ...
Krishna Djaya Darumurti
doaj   +2 more sources

DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SASI, 2011
In a modern State law (Welfare State), granting discretion to government is inevitable as the weaknesses or limitations of legislation and in accordance with the dynamic activities of the government in performing public services in the community is ...
Julista Mustamu
doaj   +3 more sources

Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum

RechtIdee, 2014
Polisi merupakan “gatekeeper”  dalam sistem peradilan pidana oleh karena-nya polisi dapat dikatakan sebagai “perwujudan” hukum (pidana) yangberlaku. Dalam posisi yang demikian itu, maka polisi dalam melaksanakantugas selalu dituntut untuk menggunakan ...
- Aulia
doaj   +2 more sources

DISKRESI YUDISIAL: ANTARA KEADILAN DAN PENCITRAAN

Masalah-Masalah Hukum, 2016
Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih sering terjadi hakim menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Padahal, kaidah-kaidah hukum itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum menjatuhkan putusan.
Agus Nurudin
doaj   +3 more sources

DISKRESI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM OLEH GUBERNUR

Refleksi Hukum, 2016
Abstrak Upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Upah minimum mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja-pengusaha, dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal bagi semua yang bekerja dan yang ...
Setyo Pamungkas
doaj   +3 more sources

Implikasi Diskresi Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah

Cepalo, 2019
Pada keadaan tertentu menteri pertanahan serta kepala kantor pertanahan dapat mendaftarkan pemindaan hak atas tanah dalam suatu bidang tanah hak milik, yang dalam hal ini aktanya tidak dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT.
Upik Hamidah
doaj   +3 more sources

Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan

Diversi, 2022
Penelitian ini mengkaji tentang diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan di Aceh. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis tanggung jawab dan diskresi Pemerintah Aceh dalam izin usaha dan moratorium pengelolaan
T Surya Reza
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Klausula, 2023
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban diskresi dan hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif ...
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Suharno Suharno   +1 more
doaj   +1 more source