Results 11 to 20 of about 145 (91)

POLITIK HUKUM DISKRESI DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH DAN LEGISLATIF

open access: yesKodifikasia, 2020
Diskresi (freies ermessen) merupakan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimiliki oleh Pemerintah atau pejabat administrasi negara. Diskresi sebagai sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang penting, mendesak, muncul secara tiba-tiba ...
Endrik Safudin
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2018
Penel i t i an i ni bert uj uan unt uk menget ahui bagai mana pert anggungj awaban pej abat  pemerintahan atas tindakan diskresi yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan dapat ...
Sabarudin Hulu, Pujiyono Pujiyono
doaj   +1 more source

Model Pendekatan Adaptif sebagai Upaya Membangkitkan Resiliensi UMKM

open access: yesJurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2023
Penelitian ini bermula dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat guna membangkitkan kembali perekonomian nasional di masa pandemi termasuk UMKM yang masih belum menunjukkan hasil yang optimal.
Suryawati Suryawati   +3 more
doaj   +1 more source

Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)

open access: yesJurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2020
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh perpolisian masyarakat di Polsek Sektor Galur beserta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi penal ...
Priyo Santoso
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM TINDAKAN DISKRESI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesKertha Patrika, 2017
Abstrak Negara Hukum Modern yang dikenal sebagai Welfare State menitikberatkan pada upaya pemerintahnya dalam usaha mensejahterakan masyarakat.Konsekuensi utama dalam pelaksanaan Welfare State ialah intervensi Pemerintah yang cukup luas terhadap aspek ...
I Gusti Ayu Apsari Hadi
doaj   +1 more source

PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: SEBUAH JALAN TENGAH

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2022
Artikel ini membahas pendekatan baru atas model negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan darurat ekonomi (the economic crisis rule of law).
Yafet Yosafet Wilben Rissy
doaj   +1 more source

DISKRESI PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCANDRA TAHAR OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTŪRIYYAH

open access: yesAl-Mazaahib, 2020
Diskresi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat ...
Sudarti Sudarti
doaj   +1 more source

Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan

open access: yesPAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2023
Introduction: Discretionary authority is the authority possessed by the police as mandated by law to carry out their duties, especially in responding to social phenomena in society.Purposes of the Research:  This study aims to determine the form of the exercise of discretionary authority in the termination of an investigation, and what are the ...
Michael Ken Lingga   +2 more
openaire   +1 more source

Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)

open access: yesJurnal Ketahanan Nasional, 2015
Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui penerapan dikresi anggota kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa, terkait bentuk tindakan dan pertimbangannya serta kendala; dan Kedua, implikasinya terhadap ketahanan wilayah.
Legowo Saputro
doaj   +1 more source

Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana

open access: yesMulawarman Law Review, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi ...
Fitriah Faisal   +3 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy