Results 41 to 50 of about 145 (91)

DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT MALANG KOTA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

open access: yesArena Hukum, 2015
Article 16 (2) and 18 Act. No. 2/2002 of Indonesia Police Officer gives an authority to police officer doing legal actions based on their interpretation.
Fachrizal Afandi
doaj   +1 more source

Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2023
This study aims to determine the implementation of discretion against narcotics crime in Bulukumba resort police and to analyze the implementation of discretion against narcotics crime by Bulukumba resort police in accordance with the ...
Datu Nur Fathahita   +2 more
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN

open access: yesJURNAL RETENTUM, 2019
This research aims at finding (1) the definition of government officer’s discretion and (2) how is the position of government officer’s discretion. The research method used with the type of research used is empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in the real sense and ...
openaire   +1 more source

KEKUASAAN DISKRESI HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

open access: yesVeritas et Justitia, 2021
In this article the author discusses the discretionary powers granted to Labour Dispute Court judges. Better known, in comparison, are the discretionary powers of criminal court judges in determining penal sanctions or of Islamic court judges when granting dispensation to marry for underage couples.
openaire   +2 more sources

Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrual Dan Tingkatan Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

open access: yesProfita, 2018
Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai reformasi baik dari sisi tata kelola keuangan, sumberdaya manusia dan organisasi. Reformasi tata kelola keuangan dimulai diterbitkannya berbagai macam undang-undang tentang pengelolaan keuangan ...
Abdul Rohman   +2 more
doaj   +1 more source

Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Diskresi

open access: yesJurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO), 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado (Unima). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.
openaire   +2 more sources

Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana [PDF]

open access: yesJurnal Lex Renaissance, 2021
The purpose of this study is to identify, first, the application of investigator discretion at the Sleman Police in handling criminal acts as an effort to realize restorative justice. Second, the procedures for police investigators in exercising discretion as an effort to realize restorative justice.
openaire   +2 more sources

Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Konsep Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Restorative Justice  dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan ...
Susana Andi Meyrina
doaj   +1 more source

DILEMATIKA DISKRESI KEUANGAN, KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TABU

open access: yesJurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2020
ABSTRAK Diskresi merupakan hal yang umum dalam penyelenggaraan negara, terkecuali yang berkaitan dengan keuangan negara. Diskresi keuangan sangat dibatasi pelaksanaannya di Indonesia dan bahkan dikhawatirkan rentan terjadi korupsi menjadi kondisi yang mengintai pejabat administrasi negara.
Amelia Cahyadini   +1 more
openaire   +2 more sources

DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN

open access: yesJurnal Analis Kebijakan, 2019
Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalankonkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturanperundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak ...
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy