Results 81 to 90 of about 145 (91)

KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA HUKUM

LEX ET SOCIETATIS, 2018
UUD 1945 memberikan kewenangan atau kewenangan kepada pemerintah diberikan untuk menguasai seluruh kekayaan dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara hukum menganut paham negara kesejahteraan atau dikenal dengan istilah welfare state atau welvaartsstaat.
openaire   +1 more source

Diskresi Birokrasi

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 2014
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintah oleh PTUN

AHKAM, 2023
The purpose of this research is to determine how the PTUN tests the discretion of government officials by means of normative legal research methods. So, that it could be concluded that’s discretion had Law no. 30 of 2014 regarding Government Management.
Aldri Frinaldi, Sentia Indah
openaire   +1 more source

DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH

2022
Indonesia sebagai negara kesejahteraan, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Meni Warlia, Yusri Munaf, Efendi Ibnususilo, Aryo Akbar   +3 more
openaire   +1 more source

Tinjauan Yuridis Diskresi pada Birokrasi Digital

Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Digital bureaucracy is a new bureaucratic system that arises because of globalization, as well as a substitute for the classic bureaucratic concept, namely paper-based bureaucracy. Digital bureaucracy has a role in improving the good governance system, by increasing the four indicators of good governance principles, namely transparency, accountability,
null Intan Lovisonnya, null Astrid Amidiaputri Hasyyati   +1 more
openaire   +1 more source

Analisis Mengenai Diskresi dengan Freies Ermessen

Al-DYAS
This discretion has consequences from the concept of a welfare state law, where discretionary authority is a necessity for the state to implement welfare for society effectively and efficiently. Discretion also acts as a substitute or workaround for weaknesses in regulations, enabling governments to respond and handle unforeseen situations in a manner ...
Aldri Frinaldi, Hilma Lathifah
openaire   +1 more source

Konsep Diskresi dalam Hukum

2023
Kekuasaan diskresi pemerintah adalah konsep yang perlu dipahami secara cermat dan kritis karena konsepnya sangat potensial untuk dipahami secara keliru, sebagaimana pandangan arus utama (mainstream) yang berpengaruh sangat kuat dalam melahirkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
openaire   +1 more source

Konsep Hukum Kekuasaan Diskresi Pemerintah

2023
The governments discretion is a concept under the rule of law state. Practically, government s discretion creates a tension between reliance upon legality principle and lexibility in exerting administration, which may violate or even supersede legal rules. The comprehensive study of governments discretion, therefore, is signiicant to both philosophical
openaire   +1 more source

PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul tiba-tiba dan yang peraturannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi ...
openaire   +1 more source

Diskresi Presiden dalam Pengaturan Keterbukaan Informasi Perpajakan

Halu Oleo Law Review, 2021
Pembaharuan pengaturan perpajakan dilakukan dengan pemberlakuan pengaturan keterbukaan informasi perpajakan dengan bentuk produk hukum Perppu. Penetapan Perppu tersebut merupakan diskresi yang dilakukan oleh Presiden. Menilik dari penetapan Perppu Keterbukaan Informasi Perpajakan, apakah termasuk dalam hal kegentingan memaksa.
Munir, Ahmad, Djatmiati, Tatiek Sri, Aisyah, Rr. Herini Siti   +2 more
openaire   +1 more source