Results 11 to 20 of about 2,028 (122)

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Pemilihan umum sebenarnya adalah tindakan penyaringan kepada pejabat publik. Dengan Bimbingan Pemilu. Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan umum.
Robert Cenedy
doaj   +2 more sources

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

Journal Presumption of Law
Etika memiliki peran penting bagi penyelenggara Pemilu untuk terciptanya Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga etik Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili aduan ...
Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika
doaj   +2 more sources

PERAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU

Justisi
Abstrak: Penyelenggaraan Pemilu sebagai suatu pemenuhan hak politik dari masyarakat. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka dibentuk kode etik penyelenggaraan pemilu yang dibawah kewenangan DKPP.
Muhammad Zulkarnain, Nanik Prasetyo Ningsih   +1 more
doaj   +2 more sources

Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013

Jurnal Konstitusi, 2016
The existence of DKPP as one of the administration institutions of elections, causing a variety of problems in the implementation of its authority. This is due to the absence of a sufficiently clear parameters or benchmarks used by DKPP in dealing with ...
Muh. Salman Darwis
doaj   +3 more sources

Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik

Jurnal Konstitusi, 2016
Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values.
M. Lutfi Chakim
doaj   +2 more sources

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN NO.74/DKPP-PKE-II/2013)

Jurnal IUS, 2015
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kekuatan hukum putusan dari DKPP dalam mengubah atau membatalkan Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur.
Lalu Kukuh Sekartadi
doaj   +2 more sources

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum

Jurnal USM Law Review, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2011   tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam ...
Muhammad Syaefudin
doaj   +3 more sources

ANALISIS KETIDAKTEPATAN PENERAPAN NORMA OLEH DKPP DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (STUDI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR178-PKE-DKPP/XI/2020)

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023
Keberadaan DKPP yang setara dengan KPU dan Bawaslu mestinya tidak menjadikan lembaga ini terkesan lebih “superior”. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 yang dalam putusannya DKPP hanya menjatuhkan sanksi kepada satu orang teradu, padahal tanggungjawab Bersama atas keputusan bawaslu diambil secara bersama-sama ...
Muhammad Erfa Redhani, Harliansyah Harliansyah   +1 more
openaire   +1 more source

KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2023
The neutrality of ASN in practical political activities is a problem that has not been resolved by the government or the election organizers themselves. Thus far, 2024 has been the biggest political year in the history of Indonesian democracy because it ...
Dairani Dairani, Ach. Fadlail
doaj   +1 more source

The Efektivitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak 2019

Jurnal Bina Praja, 2022
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak pada tahun 2019 sebagai implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan lahirnya ...
Muhammad Wahdini
doaj   +1 more source