Results 111 to 120 of about 6,590,109 (139)
Hubungan Politik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [PDF]
Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang -
., Sudiyono
openaire +2 more sources
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram
Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) membawa perubahan peraturan daerah atas pajak daerah. Hal ini diberlakukan guna mendorong optimalisasi pemungutan pajak daerah.
Wirawan Suhaedi, Intan Rakhmawati
exaly +2 more sources
Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) membawa perubahan peraturan daerah atas pajak daerah. Hal ini diberlakukan guna mendorong optimalisasi pemungutan pajak daerah.
Wirawan Suhaedi, Intan Rakhmawati
exaly +2 more sources
Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, 2023Bentuk Negara kesatuan merupakan pilihan yang sudah final. Siapapun tanpa kecuali harus setuju dengan formula susunan negara ini tanpa kecuali. Berbagai upaya penguatan untuk meneguhkan bentuk kegara kesatuan telah dilakukan sejak bangsa kita merdeka. Begitu strategis dan mendasarnya persoalan susunan negara ini, maka dalam konstitusi dilakukan melalui
Askana Fikriana, Jihadi Akbar Yusuf
openaire +1 more source
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
2023Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membuat teori dan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari literatur yang sudah ada menjadi tidak lagi relevan sehingga buku ini berusaha merespons kebijakan dalam UU HKPD tersebut.
Damas Dwi Anggoro +2 more
openaire +1 more source
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
2022This research is entitled Central and Regional Financial Relations. The general objective of this research activity is to find out how the distribution of financial relations between the central government and local governments is based on the principle of regional autonomy.
Pulungan, Dedi +4 more
openaire +1 more source
Nestor : Tanjungpura Journal of Law, 2023
Penelitian ini membahas proses penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hambatan dalam penerapan tersebut serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu supaya penarikan ...
Fransiskus Diaan Diaan +2 more
openaire +1 more source
Penelitian ini membahas proses penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hambatan dalam penerapan tersebut serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu supaya penarikan ...
Fransiskus Diaan Diaan +2 more
openaire +1 more source
Pembelajaran STAD Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah
PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan motivasi siswa kelas X mempelajari materi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menurut UUD NRI 1945 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan yang terdiri dari tiga siklus.
openaire +1 more source
PERIZINAN USAHA PENANAMAN MODAL: BENTUK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 2022Putu Gede Arya Sumerta Yasa
exaly
Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatn Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah.
Inayah, Wafa Nihayati +4 more
openaire +1 more source
Inayah, Wafa Nihayati +4 more
openaire +1 more source

