Results 111 to 120 of about 3,197 (141)

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020
Amelia Martira, Harsanto Nursadi
openaire   +1 more source

Politik Hukum Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ditinjau Dari Kelembagaan dan Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah

, 2015
Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila dicermati praktik penyelenggaraan pemerintahan
Armiwulan, Hesti
core  

Permasalahan otonomi daeerah ditinjau dari aspek perimbangan keuangan permerintah pusat dan daerah.

, 2018
Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah.
Surtikanti
core  

Makna “Keragaman Daerah” Dalam Pola Hubungan Hukum Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia

, 2016
Sebelum menjadi negara, di Indonesia sudah terdapat keragaman antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, mulai dari keragaman hukum, agama, suku, budaya, bahasa, geografi, topografi, potensi sumber daya alam, keragaman ekonomi, keragaman tingkat ...
RumestenRS, Iza
core  

Analisis hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

Kutipan berikut telah cukup tepat mewakili isi buku ini: ?Lain daripada itu, dalam Negara yang menganut paham demokrasi seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Josef Riwu Kaho
core  

SISTEM PEMILU DPD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

SPEKTRUM HUKUM, 2019
openaire   +2 more sources

PERGESERAN PENGATURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ...
P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih, Yudha, Anugerah Pasha, M. Yamani, Yamani   +2 more
core  

Hubungan Politik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Governance, 2018
Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang -
., Sudiyono
exaly   +4 more sources

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah

Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, 2023
Bentuk Negara kesatuan merupakan pilihan yang sudah final. Siapapun tanpa kecuali harus setuju dengan formula susunan negara ini tanpa kecuali. Berbagai upaya penguatan untuk meneguhkan bentuk kegara kesatuan telah dilakukan sejak bangsa kita merdeka. Begitu strategis dan mendasarnya persoalan susunan negara ini, maka dalam konstitusi dilakukan melalui
Askana Fikriana, Jihadi Akbar Yusuf
openaire   +1 more source

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

2023
Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membuat teori dan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari literatur yang sudah ada menjadi tidak lagi relevan sehingga buku ini berusaha merespons kebijakan dalam UU HKPD tersebut.
Damas Dwi Anggoro, Indriani Indriani, R. An An Andri Hikmat   +2 more
openaire   +1 more source