Results 101 to 110 of about 3,197 (141)

Harmonisasi Pengaturan Penilaian Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan

IBLAM Law Review
Penelitian ini mengkaji disharmoni regulasi dalam pengaturan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ...
Hendry Tholabah Ilman Naif, Reka Dewantara, Shinta Hadiyantina   +2 more
doaj   +1 more source

Studi kuantitatif tentang pengalaman pekerja migran Indonesia perempuan di Makau dan Hong Kong pada awal pandemi COVID-19

, 2022
Liem A, Wariyanti Y, Wardha RH.
europepmc   +1 more source

KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

, 2013
Berbicara tentang sistem pemerintahan sangat menarik sekali untuk dikaji lebih jauh, khususnya mengenai sistem pemerintahan di Negara kesatuan Republik Indonesia karena pada dasarnya Negara Indonesia menurut UndangUndang Dasar Negara Kesatuan ...
MAHMUD
core  

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENENTUAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 [PDF]

, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan dana keistimewaan dan untuk mengetahui pengelolaan dana keistimewaan yang telah turun dari Pemerintah Pusat ke
TYZA, AMALYA
core  

Hubungan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi: Teori, regulasi, dan realitas

Buku ini membahas secara komprehensif dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup perspektif hukum tata negara, politik, dan administrasi publik, buku ini ...
Sarjiyati, Sarjiyati, Ernu, Widodo, Jundiani, Jundiani   +2 more
core   +1 more source

Otonomi Daerah dan Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

, 1998
Selama ini di Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki ciri utama kekuasaan yang sangat besar dan dominan pada pemerintah pusat sehingga menimbulkan kecendrungan untuk lebih banyak memberikan kewenangan kepada daerah dalam segala hal.
Sudarti, S. (Sudarti)
core  

ANALYSIS ON LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE [PDF]

, 2010
WULANSARI, DINI
core  

Analisa Hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

, 1982
viii.; 201 hal.; ill.; 19 ...
KAHO, Riwu, Riwu Kaho
core  

PPROBLEMATIKA TUGAS DAN KEWENANGAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF NEGARA KESATUAN DAN OTONOMI DAERAH [PDF]

Skripsi dengan judul “Problematika Tugas dan Kewenangan Pemerintah daerah dan pusat dalam Prespektif Negara kesatuan dan Otonomi Daerah” ini ditulis oleh Latifana Binti Khunaini, Nim 12103173096, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas syariah dan Ilmu ...
LATIFANA BINTI KHUNAINI, 12103173096
core  

PERAN BELANJA MODAL DALAM PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ekspenditure modal dan kinerja keuangan di Buleleng. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel di Buleleng.
Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi
doaj