Results 81 to 90 of about 3,197 (141)

Determinan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi

Al Iqtishod
Salah satu provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi ialah Provinsi Jawa Timur, hal ini tidak terlepas oleh kondisi perekonomian daerah tersebut.
Nizar Zulmi, Misbahul Munir, Kusnudin
doaj   +1 more source

Hubungan Pusat- Daerah Dan Konstelasi Demokrasi Di Indonesia

, 2015
-Sangat diperiukan sinergitas kewenangan baik antar lembaga atau instansi vertikal maupun daerah otonom guna mendorong terciptanya tatanan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and good ...
Aminuddin Ilmar
core  

BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS

Mimbar Hukum, 2011
Following the abolishment of all controlling measures except repressive control, decentralisation triggers fundamental changes in local government administration.
Enny Nurbaningsih
doaj  

Pemerintah Pusat dan Daerah: Pengadopsian Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi yang Desentralistik

Jurnal Konstitusi
Artikel ini menganalisis sejauh mana negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik dapat diadopsi. Penilaian demikian penting karena diskursus yang berkembang mengarah pada dua alternatif guna mengurai tarik-menarik hubungan ...
Miftah Faried Hadinatha
doaj   +1 more source

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2015
Abstrak Hubungan antara kewenangan pusat dengan daerah di Indonesia mengalami pasang surut sesuai rezim penyelenggaraan negara. Sejak reformasi, telah terdapat beberapa kali perubahan format otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi dan dasar instrumen pemerintahan daerah dalam ...
openaire   +3 more sources

Meninjau Kembali Batas Belanja Pegawai di Pemerintah Daerah: Antara Disiplin Fiskal dan Kualitas Pelayanan Publik

Jurnal Wacana Kinerja
Reformasi pengelolaan keuangan daerah memasuki babak penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Henri Sinurat
doaj   +1 more source

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah atau dalam arti sempit sering disebut perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemeintah pusat dan daerah.
Ahmad Yani
core  

Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah

, 2010
Arsip Kuliah Online 2010 Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun ...
Kuliah Online, Arsip
core  

HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH SEBAGAI EFEKTIFITAS SISTEM PEMERINTAHAN

, 2020
Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan berada di tangan Presiden. Salah satu asas Negara Kesatuan yang didesentralisasikan (otonomi), maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh Pemerintah Daerah sendiri ...
Andryan
core   +1 more source

Hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia

Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya Negara Kesatuan RI selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi.
Armin
core