Results 81 to 90 of about 6,590,109 (139)

Meninjau Kembali Batas Belanja Pegawai di Pemerintah Daerah: Antara Disiplin Fiskal dan Kualitas Pelayanan Publik

Jurnal Wacana Kinerja
Reformasi pengelolaan keuangan daerah memasuki babak penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Henri Sinurat
doaj   +1 more source

Pemerintah Pusat dan Daerah: Pengadopsian Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi yang Desentralistik

Jurnal Konstitusi
Artikel ini menganalisis sejauh mana negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik dapat diadopsi. Penilaian demikian penting karena diskursus yang berkembang mengarah pada dua alternatif guna mengurai tarik-menarik hubungan ...
Miftah Faried Hadinatha
doaj   +1 more source

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2015
Abstrak Hubungan antara kewenangan pusat dengan daerah di Indonesia mengalami pasang surut sesuai rezim penyelenggaraan negara. Sejak reformasi, telah terdapat beberapa kali perubahan format otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi dan dasar instrumen pemerintahan daerah dalam ...
openaire   +3 more sources

3. Pola Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah

, 2012
Arsip Kuliah Online 2012 Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keaungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun ...
Kuliah Online, Arsip
core  

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Lex Librum, 2018
Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah, keberhasilannya sangat tergantung pada niat baik para penyelenggara negara, aparatur birokrasi di pusat maupun di daerah untuk bersama-sama men-jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ...
Edgar Rangkasa
doaj  

PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTAR PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

, 2019
Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan, meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerahyang bersangkutan. Perspektif hukum refleksif terhadap hubungan kewenangan antarapemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
openaire   +2 more sources

11. Pola Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah

, 2012
Arsip Kuliah Online 2012 Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun ...
Kuliah Online, Arsip
core  

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah atau dalam arti sempit sering disebut perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemeintah pusat dan daerah.
Ahmad Yani
core  

Kewenangan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing

Lex Librum, 2018
Keanggotaan pengembangan dana dan keterampilan yang dibayar oleh konsumen tenaga kerja pengusaha asing untuk Negara merupakan pendapatan nasional bukan pajak Dengan banyaknya pengembangan perusahaan baik PMDN dan PMA yang mempekerjakan tenaga ...
Evita Isretno
doaj  

Pemetaan Zona Nilai Tanah pada Daerah Terdampak Abrasi Sungai Bengawan Solo Di Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo

Journal of Geospatial Information Science and Engineering
Sungai Bengawan Solo telah mengakibatkan terjadinya erosi di beberapa tempat di Kecamatan Tawangsari antara lain Desa Dalangan dan Desa Pojok pada tahun 2018-2023. Erosi ini mengakibatkan beberapa tanah dan bangunan di Desa Dalangan dan Desa Pojok hanyut
Lailathul Fitria Wulan Sari, Fauzi Janu Amarrohman, Bambang Darmo Yuwono   +2 more
doaj   +1 more source