Results 61 to 70 of about 179 (104)

Meninjau Kembali Batas Belanja Pegawai di Pemerintah Daerah: Antara Disiplin Fiskal dan Kualitas Pelayanan Publik

Jurnal Wacana Kinerja
Reformasi pengelolaan keuangan daerah memasuki babak penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Henri Sinurat
doaj   +1 more source

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2015
Abstrak Hubungan antara kewenangan pusat dengan daerah di Indonesia mengalami pasang surut sesuai rezim penyelenggaraan negara. Sejak reformasi, telah terdapat beberapa kali perubahan format otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi dan dasar instrumen pemerintahan daerah dalam ...
openaire   +3 more sources

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Lex Librum, 2018
Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah, keberhasilannya sangat tergantung pada niat baik para penyelenggara negara, aparatur birokrasi di pusat maupun di daerah untuk bersama-sama men-jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ...
Edgar Rangkasa
doaj  

Kewenangan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing

Lex Librum, 2018
Keanggotaan pengembangan dana dan keterampilan yang dibayar oleh konsumen tenaga kerja pengusaha asing untuk Negara merupakan pendapatan nasional bukan pajak Dengan banyaknya pengembangan perusahaan baik PMDN dan PMA yang mempekerjakan tenaga ...
Evita Isretno
doaj  

Pemetaan Zona Nilai Tanah pada Daerah Terdampak Abrasi Sungai Bengawan Solo Di Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo

Journal of Geospatial Information Science and Engineering
Sungai Bengawan Solo telah mengakibatkan terjadinya erosi di beberapa tempat di Kecamatan Tawangsari antara lain Desa Dalangan dan Desa Pojok pada tahun 2018-2023. Erosi ini mengakibatkan beberapa tanah dan bangunan di Desa Dalangan dan Desa Pojok hanyut
Lailathul Fitria Wulan Sari, Fauzi Janu Amarrohman, Bambang Darmo Yuwono   +2 more
doaj   +1 more source

IMPLIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT – DAERAH

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 2014
The Implementation of decentralization policy in Indonesia has been entering the second stage of governance reform, i.e. since the enactment of Law No. 32 and 33 of 2004. Undoubtedly, the whole stakeholders expect that the execution of regional autonomy would be much more rewarding in this period compared to the previous one (1999-2004).
openaire   +1 more source

PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTAR PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

, 2019
Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan, meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerahyang bersangkutan. Perspektif hukum refleksif terhadap hubungan kewenangan antarapemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
openaire   +2 more sources

KEDUDUKAN DANA ALOKASI UMUM(DAU) DALAM HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN ASAS OTONOMI

FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2016
As a fiscal policy within the framework of regional autonomy, the allocation of DAU is an act that very important. It was meant to address financing capability gap between regions. The reason is because the DAU is the largest component of balance funds, namely the lack of 26% of the net domestic income in the state budget the amount of DAU scheme is ...
openaire   +3 more sources

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Jurnal Yuridis
Abstrak Salah satu tujuan utama penerapan UU HKPD adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD ...
openaire   +1 more source

Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah

Jurnal Konstitusi
The status of Otorita IKN as a ministry-level institution, as well as the holder of a mandate as the organizer of regional government at the provincial level, has given rise to constitutional debates as well as theoretically and conceptually regarding regional governance.
openaire   +3 more sources