Results 41 to 50 of about 3,197 (141)
STRATEGI HARMONISASI REGULASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2018 Harmonization of regulation between center government and regional government at harmonious how in relation center government and regional government which consist of relation of power (distribution of governmental affairs), monetary, and controlling. Third of this relation component can walk harmonious if regulasi arranging it harmonious also.
openaire +1 more source
KlausulaIndonesia sebagai negara yang menganut sistem negara kesatuan dengan prinsip dasar pemerintahan yang berdaulat. Namun, konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia tetap menerapkan desentralisasi.
Afifulloh Afifulloh +2 more
doaj +1 more source
Upaya Menemukan Kesimbangan Hubungan Pusat Dan Daerah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2005 Itis obvious, that the Decentralization that occurred through Law No. 22/1999 granted the political decentralization. However, the substance of Law No. 32/2004 is administrativedecentralization. It is suspected that through Law No.23/2004 re-centralization in local governance has occurred.
openaire +3 more sources
PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH [PDF]
, 2013 Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah serta permasalahan-permasalahan yang sering timbul selama pelaksanaan otonomi daerah.
Surtikanti
core
Economics Development Analysis Journal, 2017 Adanya desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah dan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Rosyafah Febiandani, Deky Aji Suseno
doaj +1 more source
Direktori perpustakaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 [PDF]
, 2009 Buku ini berisi informasi singkat dari perpustakaan yang ada di lingkungan Depdiknas, meliputi Unit Utama, Pusat-Pusat, dan UPT di daerah yaitu LPMP, PPPPTK, BPPNFI, dan Balai Bahasa di seluruh Indonesia.
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
core
PERAN PERBANKAN SULAWESI TENGGARA DENGAN DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2003 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pada hakekatnya pemerintahan suatu negara mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa layanan masyarakat ...
Timbul Budi Santoso +3 more
doaj +1 more source
Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan
PROGRESIF: Jurnal Hukum, 2023 This paper takes issue with the regulation of the central government's financial balancing funds to regional governments in the context of regional autonomy which was just passed under Law 1/2022. The research method used is normative legal research, a method with the aim of dissecting all laws and regulations to find solutions to juridical problems ...
openaire +1 more source
Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman
Jati, 2018 Keberhasilan dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras Pemda dalam berupaya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum. Masalah yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah adalah ketika potensi sumber daya keuangan daerah tertentu ...
Desi Susilawati +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Media Hukum, 2017 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Septi Nur Wijayanti
doaj