Results 51 to 60 of about 179 (104)

Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

open access: yesDiversi, 2020
Tulisan ini akan membahas relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...
Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf
doaj   +1 more source

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

open access: yesPublic Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Bentuk negara kesatuan adalah keputusan yang pasti. Tanpa kecuali, setiap orang di negara bagian ini harus menyetujui konstitusi negara. Sejak lahirnya negara kita, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkokoh bentuk negara kesatuan. Pembagian wilayah Indonesia menyebabkan diadopsinya gagasan desentralisasi.
openaire   +1 more source

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS LIMBOTO, GORONTALO

open access: yesJurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2014
Desentalisasi daerah telah menyebabkan perubahan dalam pembangunan di segala bidang dimana daerah (Kabupaten/Kota) kini memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya alamnya termasuk sumberdaya alam DAS.
Indah Novita Dewi, Iwanudin Iwanudin
doaj   +1 more source

HUBUNGAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PERAN WAKIL PEMERINTAH

open access: yesJournal of Government and Politics, 2011
The local government is part of a national government empowered to regulate and administergovernmental affairs entrusted to her. Therefore, between central and local governments have asystemic relationship between sub-systems so as to form an integral system of government.
openaire   +3 more sources

IMPLIKASI TERBITNYA REGULASI TENTANG PERTIMAHAN TERHADAP HUBUNGAN BOS DAN ANAK BUAH: (Sebuah Egalitarianisme Lokal)

open access: yesSociety, 2013
Perubahan regulasi pada timah oleh pemerintah pusat atau celah masuk bagi pemerintah daerah untuk mengambil alih pengelolaan timah yang diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah.
Citra Asmara Indra
doaj   +1 more source

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara

open access: yesAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
This article discusses the relationship between the central and regional governments in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in the context of regional autonomy. By referring to the 1945 Constitution and Law no. 23 of 2014, this analysis highlights the importance of coordination and supervision between the two entities to achieve ...
null Desty Novita Sari   +5 more
openaire   +1 more source

Konflik Hubungan Pusat-Daerah antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Blora Terkaiat dengan Dana Bagi Hasil Blok Cepu

open access: yesJurnal Desentralisasi, 2012
Cepu Block located between Centre Jawa and East Java. It is known as a rich block because it has a source of oil and gas. Block Cepu, where geographically located between three districts, Blora (Centre Java), Bojonegoro and Tuban (East Java) has given a contribution to national budget (APBN) and respected local government budget (APBD).
Budi Setiyono   +2 more
openaire   +1 more source

Determinan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi

open access: yesAl Iqtishod
Salah satu provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi ialah Provinsi Jawa Timur, hal ini tidak terlepas oleh kondisi perekonomian daerah tersebut.
Nizar Zulmi, Misbahul Munir, Kusnudin
doaj   +1 more source

BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS

open access: yesMimbar Hukum, 2011
Following the abolishment of all controlling measures except repressive control, decentralisation triggers fundamental changes in local government administration.
Enny Nurbaningsih
doaj  

Pemerintah Pusat dan Daerah: Pengadopsian Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi yang Desentralistik

open access: yesJurnal Konstitusi
Artikel ini menganalisis sejauh mana negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik dapat diadopsi. Penilaian demikian penting karena diskursus yang berkembang mengarah pada dua alternatif guna mengurai tarik-menarik hubungan ...
Miftah Faried Hadinatha
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy