Results 51 to 60 of about 6,590,109 (139)

Decentralization Policy and The Struggle for Authority Over Forest Resources in Tebo Regency, Jambi

Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 2011
Kebijakan desentralisasi atau yang umum dikenal dengan istilah otonomi daerah mengamanatkan kepada pusat untuk menyerahkan berbagai kewenangan pemerintahan kepada daerah.
Dodik Ridho Nurrochmat, M. Krott, R. Birner   +2 more
doaj  

PENGUKURAN INDEKS ETOS BELAJAR SISWA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, 2014
Tujuan penelitian ini adalah merumuskan dan memetakan indeks etos belajar siswa ditinjau dari asal daerah kabupaten/kota; mengetahui penyebab rendahnya etos belajar siswa; serta mengetahui komitmen sekolah dalam usaha mengatasi rendahnya etos belajar ...
Sugeng Bayu Wahyono, Deni Hardianto, Estu Miyarso   +2 more
doaj   +1 more source

POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH (Konsepsi dan Dinamikanya)

MAKSIGAMA, 2015
Bentuk Negara kesatuan merupakan pilihan  yang sudah final. Siapapun tanpa kecuali harus setuju dengan formula susunan negara ini tanpa kecuali. Berbagai upaya penguatan untuk meneguhkan bentuk kegara kesatuan telah dilakukan sejak bangsa kita merdeka.
openaire   +1 more source

Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrual Dan Tingkatan Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Profita, 2018
Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai reformasi baik dari sisi tata kelola keuangan, sumberdaya manusia dan organisasi. Reformasi tata kelola keuangan dimulai diterbitkannya berbagai macam undang-undang tentang pengelolaan keuangan ...
Abdul Rohman, Rochmawaty Daud, Ubaidillah Ubaidillah   +2 more
doaj   +1 more source

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa [PDF]

, 1990
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang dibentuk pada bulan Mei 1975 sebagai penerus Lembaga Bahasa Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
core  

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010
The state and district financial management is an important part in the governmental arrangement in Indonesia. To decide the problem of state and district financial status, it should be placed in the context of constitutional and governmental system which is followed in Indonesia.
openaire   +3 more sources

Pergeseran Budaya Sungai dalam Lukisan Umar Sidik

Pelataran Seni: Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni, 2016
Wacana tergerusnya daratan yang mengisyaratkan pergeseran budaya dari sungai ke daratan menjadi objek perbincangan dalam diskursus kebudayaan di Banjarmasin.
Hajriansyah Hajriansyah
doaj   +1 more source

Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal dalam Era Otonomi Daerah: Studi Perbandingan Batam dan Kutai Kertanegara

Jurnal Politik, 2017
Desentralisasi, seperti juga demokratisasi di banyak 'negara dunia ketiga'di Asia dan Afrika, tidak selalu bermuara pada terciptanya 'good governance' yang efisien seperti yang didengungkan oleh para pendukungnya.
Rosa Evaquarta
doaj   +1 more source

Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) dan Wilayah Belakang (Hinterland) Provinsi Kalimantan Tengah

Ecoplan, 2020
Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan satu atau lebih kabupaten/kota sebagai pusat pertumbuhan (growth pole) dan wilayah belakang (hinterland) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya menyelesaikan masalah ketimpangan kemakmuran yang ...
Dwi Ardi Wicaksana Putra, Depi Rusda, Abdul Aziz   +2 more
doaj   +1 more source

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek

University Of Bengkulu Law Journal, 2020
Kewenangan pengawasan obat di apotek diatur dalam UU Kesehatan, UU Narkotika, dan UU Psikotropika. Pemerintah Pusat diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan pengawasan obat di apotek. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, pengawasan obat di apotek, baik pengawasan terhadap post-market obat dan ...
openaire   +2 more sources