Results 71 to 80 of about 179 (104)

Harmonisasi Pengaturan Penilaian Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan

IBLAM Law Review
Penelitian ini mengkaji disharmoni regulasi dalam pengaturan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ...
Hendry Tholabah Ilman Naif, Reka Dewantara, Shinta Hadiyantina   +2 more
doaj   +1 more source

Studi kuantitatif tentang pengalaman pekerja migran Indonesia perempuan di Makau dan Hong Kong pada awal pandemi COVID-19

, 2022
Liem A, Wariyanti Y, Wardha RH.
europepmc   +1 more source

Kebijakan dan Administrasi Pajak Daerah Pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Maslahatul Ummat

ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan administrasi perpajakan dalam optimalisasi pemungutan BPHTB dan optimalisasi penerimaan pajak parkir akibat perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang HKPD. Selanjutnya penelitian ini juga menganalisis peran pajak dalam meningkatkan maslahatul ummat.
openaire   +2 more sources

PERAN BELANJA MODAL DALAM PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ekspenditure modal dan kinerja keuangan di Buleleng. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel di Buleleng.
Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi
doaj  

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020
Amelia Martira, Harsanto Nursadi
openaire   +1 more source

SISTEM PEMILU DPD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

SPEKTRUM HUKUM, 2019
openaire   +2 more sources

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah

Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, 2023
Bentuk Negara kesatuan merupakan pilihan yang sudah final. Siapapun tanpa kecuali harus setuju dengan formula susunan negara ini tanpa kecuali. Berbagai upaya penguatan untuk meneguhkan bentuk kegara kesatuan telah dilakukan sejak bangsa kita merdeka. Begitu strategis dan mendasarnya persoalan susunan negara ini, maka dalam konstitusi dilakukan melalui
Askana Fikriana, Jihadi Akbar Yusuf
openaire   +1 more source

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

2023
Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membuat teori dan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari literatur yang sudah ada menjadi tidak lagi relevan sehingga buku ini berusaha merespons kebijakan dalam UU HKPD tersebut.
Damas Dwi Anggoro, Indriani Indriani, R. An An Andri Hikmat   +2 more
openaire   +1 more source

Hubungan Politik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Governance, 2018
Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang -
exaly   +2 more sources

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

2022
This research is entitled Central and Regional Financial Relations. The general objective of this research activity is to find out how the distribution of financial relations between the central government and local governments is based on the principle of regional autonomy.
Pulungan, Dedi, Lisnawati, Sri, Choir, Abdul, Sutrirubiyanto Nova, Yuzon, Ridayati, Emmanuella   +4 more
openaire   +1 more source