Results 91 to 100 of about 6,590,109 (139)
The Implementation of decentralization policy in Indonesia has been entering the second stage of governance reform, i.e. since the enactment of Law No. 32 and 33 of 2004. Undoubtedly, the whole stakeholders expect that the execution of regional autonomy would be much more rewarding in this period compared to the previous one (1999-2004).
openaire +1 more source
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH MASA ORDE BARU [PDF]
Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan 8ecara kualitatif. Penelltian 1n1 berupaya untuk menjawab persoalan yang muncul dibalik pelaksanaan hubungan pusat-daerah. Cukup banyak makna politik yang tarsembunyi dibalik praktek hubungan
Moh. Asfar, Drs., MA +4 more
core +1 more source
KEDUDUKAN DANA ALOKASI UMUM(DAU) DALAM HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN ASAS OTONOMI
As a fiscal policy within the framework of regional autonomy, the allocation of DAU is an act that very important. It was meant to address financing capability gap between regions. The reason is because the DAU is the largest component of balance funds, namely the lack of 26% of the net domestic income in the state budget the amount of DAU scheme is ...
openaire +3 more sources
Direktori perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011 [PDF]
Buku ini berisi informasi singkat dari perpustakaan yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), meliputi Unit Utama, Pusatpusat, dan UPT di daerah yaitu LPMP, PPPPTK, BPPNFI, dan Balai bahasa di seluruh ...
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
core
Abstrak Salah satu tujuan utama penerapan UU HKPD adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD ...
openaire +1 more source
Hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia
Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya Negara Kesatuan RI selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi.
Armin
core
Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah
The status of Otorita IKN as a ministry-level institution, as well as the holder of a mandate as the organizer of regional government at the provincial level, has given rise to constitutional debates as well as theoretically and conceptually regarding regional governance.
openaire +3 more sources
Conceptual Model for Developing Creativity in Batik Industry [PDF]
The purpose of this research is to develop a conceptual model of creativity in batik industry. This model was developed by conducting a study from previous research that discuss important factors for the development of creativity.
Sriyanto, Sriyanto +3 more
core
Analysis on Bandung Government Budget in Improvement of Human Resources Quality [PDF]
Experts have long proposed using public services provision as a primary tool for improve the quality of human live in the developing world. Providing a proper basic education and health services to the community can help them to achieve a well living ...
Ben Satriatna
core

