Results 91 to 100 of about 6,590,109 (139)

IMPLIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT – DAERAH

open access: yesJurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 2014
The Implementation of decentralization policy in Indonesia has been entering the second stage of governance reform, i.e. since the enactment of Law No. 32 and 33 of 2004. Undoubtedly, the whole stakeholders expect that the execution of regional autonomy would be much more rewarding in this period compared to the previous one (1999-2004).
openaire   +1 more source

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH MASA ORDE BARU [PDF]

open access: yes, 1994
Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan 8ecara kualitatif. Penelltian 1n1 berupaya untuk menjawab persoalan yang muncul dibalik pelaksanaan hubungan pusat-daerah. Cukup banyak makna politik yang tarsembunyi dibalik praktek hubungan
Moh. Asfar, Drs., MA   +4 more
core   +1 more source

KEDUDUKAN DANA ALOKASI UMUM(DAU) DALAM HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN ASAS OTONOMI

open access: yesFIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2016
As a fiscal policy within the framework of regional autonomy, the allocation of DAU is an act that very important. It was meant to address financing capability gap between regions. The reason is because the DAU is the largest component of balance funds, namely the lack of 26% of the net domestic income in the state budget the amount of DAU scheme is ...
openaire   +3 more sources

Direktori perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011 [PDF]

open access: yes, 2011
Buku ini berisi informasi singkat dari perpustakaan yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), meliputi Unit Utama, Pusatpusat, dan UPT di daerah yaitu LPMP, PPPPTK, BPPNFI, dan Balai bahasa di seluruh ...
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
core  

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

open access: yesJurnal Yuridis
Abstrak Salah satu tujuan utama penerapan UU HKPD adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD ...
openaire   +1 more source

Hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia

open access: yes
Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya Negara Kesatuan RI selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi.
Armin
core  

Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah

open access: yesJurnal Konstitusi
The status of Otorita IKN as a ministry-level institution, as well as the holder of a mandate as the organizer of regional government at the provincial level, has given rise to constitutional debates as well as theoretically and conceptually regarding regional governance.
openaire   +3 more sources

Conceptual Model for Developing Creativity in Batik Industry [PDF]

open access: yes, 2010
The purpose of this research is to develop a conceptual model of creativity in batik industry. This model was developed by conducting a study from previous research that discuss important factors for the development of creativity.
Sriyanto, Sriyanto   +3 more
core  

Analysis on Bandung Government Budget in Improvement of Human Resources Quality [PDF]

open access: yes
Experts have long proposed using public services provision as a primary tool for improve the quality of human live in the developing world. Providing a proper basic education and health services to the community can help them to achieve a well living ...
Ben Satriatna
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy