Results 91 to 100 of about 3,197 (141)

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

open access: yesLex Librum, 2018
Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah, keberhasilannya sangat tergantung pada niat baik para penyelenggara negara, aparatur birokrasi di pusat maupun di daerah untuk bersama-sama men-jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ...
Edgar Rangkasa
doaj  

Kewenangan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing

open access: yesLex Librum, 2018
Keanggotaan pengembangan dana dan keterampilan yang dibayar oleh konsumen tenaga kerja pengusaha asing untuk Negara merupakan pendapatan nasional bukan pajak Dengan banyaknya pengembangan perusahaan baik PMDN dan PMA yang mempekerjakan tenaga ...
Evita Isretno
doaj  

Pemetaan Zona Nilai Tanah pada Daerah Terdampak Abrasi Sungai Bengawan Solo Di Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo

open access: yesJournal of Geospatial Information Science and Engineering
Sungai Bengawan Solo telah mengakibatkan terjadinya erosi di beberapa tempat di Kecamatan Tawangsari antara lain Desa Dalangan dan Desa Pojok pada tahun 2018-2023. Erosi ini mengakibatkan beberapa tanah dan bangunan di Desa Dalangan dan Desa Pojok hanyut
Lailathul Fitria Wulan Sari   +2 more
doaj   +1 more source

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DANA GEMPA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DI PEMERINTAH KOTA PADANG

open access: yes, 2013
Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Untuk menentukan masalah kedudukan keuangan negara dan keuangan daerah seharusnya diletakkan dalam konteks ketatanegaraan dan sistem ...
FELITYA, SUSANTI MASNOVERA
core   +1 more source

IMPLIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT – DAERAH

open access: yesJurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah, 2014
The Implementation of decentralization policy in Indonesia has been entering the second stage of governance reform, i.e. since the enactment of Law No. 32 and 33 of 2004. Undoubtedly, the whole stakeholders expect that the execution of regional autonomy would be much more rewarding in this period compared to the previous one (1999-2004).
openaire   +1 more source

Kewenangan Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara

open access: yes, 2020
Sejarah mencatat, bahwa hubungan antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh adanya tarik menaik antara kepentingan Pusat yang cenderung sentralistik dan tuntutan daerah yang menghendaki desentralisasi.
Setyorini, I. (Ika)
core  

Pola Hubungankeuangan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah

open access: yes, 2012
Arsip Kuliah Online 2012 Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun ...
Kuliah Online, Arsip
core  

Dinamika Hubungan Pusat-Daerah dalam Konteks Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintahan Daerah [PDF]

open access: yes, 2016
Kini, konteks internasional menjadi perhatian pemerintahan daerah, dan memiliki variasi dan tipe kegiatan yang beragam. Masalah yang terjadi, kegiatan internasional sering dikaitkan dengan aspek kedaulatan (sovereignty) dan sifat ini hanya ada pada ...
Broto, Mani Festati
core  

KEDUDUKAN DANA ALOKASI UMUM(DAU) DALAM HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN ASAS OTONOMI

open access: yesFIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2016
As a fiscal policy within the framework of regional autonomy, the allocation of DAU is an act that very important. It was meant to address financing capability gap between regions. The reason is because the DAU is the largest component of balance funds, namely the lack of 26% of the net domestic income in the state budget the amount of DAU scheme is ...
openaire   +3 more sources

Sejarah daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh [PDF]

open access: yes, 1991
Buku Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 ...
Sufi, Rusdi   +6 more
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy