Results 91 to 100 of about 179 (104)

Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi
Jessy D L Warongan
exaly  

Dinamika Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia: Tinjauan Historis Dan Hukum

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia merupakan komponen esensial dalam sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan kewenangan tersebut, dengan fokus pada perkembangan historis, kerangka hukum, isu-isu utama, dan tantangan yang
openaire   +1 more source

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH: TRANSFER PUSAT KE DAERAH, PEMERATAAN KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS DAERAH

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2009
exaly  

Hubungan Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Puskesmas Kecamatan Wilayah Jakarta Pusat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

JIMP : Jurnal Ilmiah Manajemen Pancasila
Tía Ichwani
exaly  

DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Konfigurasi Baru Hubungan Pusat Daerah Pasca Penguatan Status Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
exaly  

Tata Kelola dan Akuntabilitas Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY

Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia
exaly  

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

exaly  

Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral: Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca- Desentralisasi.

Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa
exaly  

Kekosongan Norma Penyelesaian Sengketa Fiskal dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah: Analisis Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Journal of Innovative and Creativity
exaly  

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

exaly