Results 31 to 40 of about 3,197 (141)
Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 2014 Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sebagian dari sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintahan Pusat berupa subsidi ...
Ilyas Ilyas, Abdullah Abdullah
doaj +1 more source
PILKADA (HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)
Jurnal Academia Praja, 2020 Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3 kali pemilihan terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana rekrutmen bagi aktor-aktor politik.
openaire +2 more sources
Diversifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan dalam Perspektif Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Integralistik, 2022 Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan, serta efektifitas implementasinya dalam pengelolaan satuan pendidikan untuk menunjang pencapaian pendidikan nasional dan prioritas pembangunan di daerah.
Apriyanti Wulandari +5 more
openaire +1 more source
PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022 Introduction: The Ministerial decree of Home Affairs (beleidsregels) in the Authority of Annulment provincial regulations is a form of modification of administrative law in preparing regional regulatory norms and has a hierarchical basis for the formation of provincial regulations.Purposes of the Research: Reviewing and analyzing the suitability of ...
Ricardo Marlon Mauwa +2 more
openaire +1 more source
KONSTRUKSI PASANGAN CALON DALAM PILGUB JATENG 2008 OLEH MEDIA MASSA (KASUS PEMBERITAAN JAWA POS RADAR SEMARANG DAN SUARA MERDEKA) [PDF]
, 2008 Pilgub Jateng 2008 adalah pemilihan kepala daerah langsung pertama yang terjadi di Jawa Tengah. Ada lima pasangan yang mencalonkan diri sebagai gubernur-wakil gubernur. Mereka adalah Bambang Sadono-M.
Senja Yustitia, YUSTITIA, SENJA
core +1 more source
Masalah Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Semua fungsi pemerintahan dapat dipusatkan pada satu tingkat pemerintahan saja, yaitu di tangan Pemerintah Pusat. Sentralisasi fungsi pemerintahan tampaknya memadai apabila diterapkan di negara dengan luas wilayah yang kecil. Namun yang lebih umum terjadi adalah fungsi pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh berbagai tingkat pemerintahan ...
openaire +2 more sources
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA [PDF]
, 2020 Adanya sentralisasi kekuasaan di sektor pertambangan mineral dan batubara, maka memiliki akibat hukum terhadap hubungan pusat dan daerah dalam hal pembagian kewenangan, hubungan koordinasi dan pengawasan, serta perimbangan keuangan.
Syahruddin, Erwin, yofita, emilda
core +1 more source
Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan) [PDF]
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2013 Penelitian bertujuan untuk: (1). Menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; (2) Menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ilusi fiskal yang terjadi dalam keuangan kabupaten/kota di Provinsi
Adi Bhakti
doaj +2 more sources
Kemampuan fiskal daerah Provinsi Jambi Studi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
Paradigma Ekonomika, 2022 Abstract This study aims to understand the main purpose of implementing regional autonomy is to improve public services and advance the regional economy in Jambi Province for the period 2000-2021. This research uses quantitative methods. The data used are secondary data obtained through the sites www.jambi.bps.go.id and www.djpk.kemkeu.go.id.
Devita, Andri +2 more
openaire +1 more source
Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, 2023 AbstractThis research aims to determine the dynamics of changes in the regulation of certain types of licensing fees after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. The results of this research show that first, Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations (UU HKPD) revokes the
Wafia Silvi Dhesinta Rini +1 more
openaire +2 more sources