Results 31 to 40 of about 179 (104)
STRATEGI HARMONISASI REGULASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2018 Harmonization of regulation between center government and regional government at harmonious how in relation center government and regional government which consist of relation of power (distribution of governmental affairs), monetary, and controlling. Third of this relation component can walk harmonious if regulasi arranging it harmonious also.
openaire +1 more source
KlausulaIndonesia sebagai negara yang menganut sistem negara kesatuan dengan prinsip dasar pemerintahan yang berdaulat. Namun, konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia tetap menerapkan desentralisasi.
Afifulloh Afifulloh +2 more
doaj +1 more source
Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, 2023 AbstractThis research aims to determine the dynamics of changes in the regulation of certain types of licensing fees after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. The results of this research show that first, Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations (UU HKPD) revokes the
Wafia Silvi Dhesinta Rini +1 more
openaire +2 more sources
Upaya Menemukan Kesimbangan Hubungan Pusat Dan Daerah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2005 Itis obvious, that the Decentralization that occurred through Law No. 22/1999 granted the political decentralization. However, the substance of Law No. 32/2004 is administrativedecentralization. It is suspected that through Law No.23/2004 re-centralization in local governance has occurred.
openaire +3 more sources
Economics Development Analysis Journal, 2017 Adanya desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah dan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Rosyafah Febiandani, Deky Aji Suseno
doaj +1 more source
PERAN PERBANKAN SULAWESI TENGGARA DENGAN DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2003 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pada hakekatnya pemerintahan suatu negara mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa layanan masyarakat ...
Timbul Budi Santoso +3 more
doaj +1 more source
Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan
PROGRESIF: Jurnal Hukum, 2023 This paper takes issue with the regulation of the central government's financial balancing funds to regional governments in the context of regional autonomy which was just passed under Law 1/2022. The research method used is normative legal research, a method with the aim of dissecting all laws and regulations to find solutions to juridical problems ...
openaire +1 more source
Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman
Jati, 2018 Keberhasilan dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras Pemda dalam berupaya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum. Masalah yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah adalah ketika potensi sumber daya keuangan daerah tertentu ...
Desi Susilawati +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Media Hukum, 2017 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Septi Nur Wijayanti
doaj
Decentralization Policy and The Struggle for Authority Over Forest Resources in Tebo Regency, Jambi
Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 2011 Kebijakan desentralisasi atau yang umum dikenal dengan istilah otonomi daerah mengamanatkan kepada pusat untuk menyerahkan berbagai kewenangan pemerintahan kepada daerah.
Dodik Ridho Nurrochmat +2 more
doaj