Results 21 to 30 of about 179 (104)
RUANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Jurnal Idea Hukum, 2022 Asas desentralisasi dalam otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menjelaskan adanya pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan di pusat dan di daerah.
Nurizky Nurizky Permanajati +2 more
doaj +1 more source
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN AKTUALISASI HUBUNGAN PUSAT-DAERAH
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 2020 Distribusi kekuasaan pada sebuah Negara dapat dilihat dari dua hal, yaitu distribusi kekuasaan secara vertical dan distribusi kekuasaan secara vertical. Distribusi kekuasaan secara vertical dapat dilihat dalam pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah sementara distribusi kekuasaan dapat dilihat pada eksistensi dan hubungan antara lembaga ...
openaire +2 more sources
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2022 The relationship between the Central Government and Regional Governments in determining regional tax rates and regional levies has overlapping authorities after the enactment of the Job Creation Act. This study proposes two problem formulations. First, how is the relationship between the central government and regional governments in determining local ...
Nabila Alif Radika Shandy +1 more
openaire +2 more sources
Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 2014 Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sebagian dari sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintahan Pusat berupa subsidi ...
Ilyas Ilyas, Abdullah Abdullah
doaj +1 more source
PILKADA (HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)
Jurnal Academia Praja, 2020 Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3 kali pemilihan terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana rekrutmen bagi aktor-aktor politik.
openaire +2 more sources
Diversifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan dalam Perspektif Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Integralistik, 2022 Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan, serta efektifitas implementasinya dalam pengelolaan satuan pendidikan untuk menunjang pencapaian pendidikan nasional dan prioritas pembangunan di daerah.
Apriyanti Wulandari +5 more
openaire +1 more source
PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022 Introduction: The Ministerial decree of Home Affairs (beleidsregels) in the Authority of Annulment provincial regulations is a form of modification of administrative law in preparing regional regulatory norms and has a hierarchical basis for the formation of provincial regulations.Purposes of the Research: Reviewing and analyzing the suitability of ...
Ricardo Marlon Mauwa +2 more
openaire +1 more source
Masalah Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Semua fungsi pemerintahan dapat dipusatkan pada satu tingkat pemerintahan saja, yaitu di tangan Pemerintah Pusat. Sentralisasi fungsi pemerintahan tampaknya memadai apabila diterapkan di negara dengan luas wilayah yang kecil. Namun yang lebih umum terjadi adalah fungsi pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh berbagai tingkat pemerintahan ...
openaire +2 more sources
Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan) [PDF]
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2013 Penelitian bertujuan untuk: (1). Menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; (2) Menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ilusi fiskal yang terjadi dalam keuangan kabupaten/kota di Provinsi
Adi Bhakti
doaj +2 more sources
Kemampuan fiskal daerah Provinsi Jambi Studi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
Paradigma Ekonomika, 2022 Abstract This study aims to understand the main purpose of implementing regional autonomy is to improve public services and advance the regional economy in Jambi Province for the period 2000-2021. This research uses quantitative methods. The data used are secondary data obtained through the sites www.jambi.bps.go.id and www.djpk.kemkeu.go.id.
Devita, Andri +2 more
openaire +1 more source