Results 21 to 30 of about 3,197 (141)

Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Journal of Law and Policy Transformation, 2021
 The 1945 Constitution of Republic of Indonesia states that it is mandatory for government to ensure all of citizen life and well-being in any conditions and to protect them. This mandate take its concrete form by constructing the relevant National Development Plan.
Nita Ariyani, Suswoto Suswoto, Murti Ayu Hapsari   +2 more
openaire   +1 more source

Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Di Propinsi Bali

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 2022
Pembangunan nasional adalah proses pembangunan seluruh sistem pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Ni Putu Santi Suryantini, Ni Putu Ayu Darmayanti, I Made Artha Wibawa, I Gusti Ketut Gede   +3 more
doaj   +1 more source

Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal Konstitusi, 2018
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus rumah tangga sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep
Muhammad Ridwansyah
doaj   +1 more source

Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Palita: Journal of Social Religion Research, 2023
This study discusses the financial relationship between the central government and regional governments. It examines the pattern of monetary authority in the implementation of regional autonomy to know the system of implementing regional autonomy and reviewing financial regulations related to the performance of regional autonomy.
Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar   +2 more
openaire   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL DALAM KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Perspektif Hukum, 2014
Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hubungan kewenangan yang ideal dalam menangani konflik pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedua untuk mengetahui bagaimana ...
Gugun El Guyanie
doaj   +1 more source

Provinsi “Istimewa Melayu Kepulauan Riau”

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Esai ini berupaya menelaah hubungan kausalitas antara regulasi ketatanegaraan [keberadaan pemerintah pusat sebagai negara dalam arti sempit terhadap ‘Pemerintahan Alam Melayu’], dan corak pemerintahan daerah [berdasarkan budaya politik lokal sebagai ...
Muchid Albintani, Auradian Marta
doaj   +3 more sources

KELEMBAGAAN PENGURUSAN KEHUTANAN PADA ERA DESENTRALISASI (STUDY KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROPINSI SUMATERA SELATAN)

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2014
Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menemui beberapa masalah, antara lain: rancunya aturan perundang-undangan, ketidakjelasan wewenang, kurang harmonisnya tata hubungan kerja pusat dan daerah dan ketidaksiapan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk
Sulistya Ekawati
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pengurusan Tanah di Indonesia

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 2020
Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk ...
Hasiah Hasiah
doaj   +1 more source

RUANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Jurnal Idea Hukum, 2022
Asas desentralisasi dalam otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menjelaskan adanya pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan di pusat dan di daerah.
Nurizky Nurizky Permanajati, mas imam kusnandar, danial danial   +2 more
doaj   +1 more source

Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah

As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2022
The relationship between the Central Government and Regional Governments in determining regional tax rates and regional levies has overlapping authorities after the enactment of the Job Creation Act. This study proposes two problem formulations. First, how is the relationship between the central government and regional governments in determining local ...
Nabila Alif Radika Shandy, Allan Fatchan Ghani Wardhana   +1 more
openaire   +2 more sources