Results 1 to 10 of about 3,197 (141)

Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022
Penelitian ini membahas dinamika hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Jacko Ryan
doaj   +9 more sources

Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

RechtIdee, 2014
Diperlukan pemahaman bagaimana seharusnya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta mencerminkan keadilan dan keserasian antara pemerintah pusat ...
- Indah
doaj   +4 more sources

Dinamika hubungan kekuasaan pusat dan daerah

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 2015
In 2001 President Wahid made a significant change in the administrative systemfrom a highly centralised to a decentralised system. After the downfall of Soeharto,governors, regents and mayors, who had felt the unfair distribution of resources, started to
Sunarso Sunarso
doaj   +3 more sources

RE-EVALUASI HUBUNGAN PENGAWASAN PUSAT DAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Arena Hukum, 2017
The Indonesian Constitution states the presence of Government Affairs which is the full authority of the Central Government or absolute government affairs and concurrent.
Agus Kusnadi
doaj   +3 more sources

Hubungan keuangan pusat-daerah, reformasi perpajakan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah

Economic Journal of Emerging Markets, 2016
Decentralisation has become as a new paradigm in the development policy and administration since 1970s. The growing interest of centralised planning is emphasised to the growth policy, and the realization that uneasily development must be controlled from
Jaka Sriyana
doaj   +6 more sources

Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Problem dan Tantangan

SASI, 2012
In a country like power organization, decentralization is one form of devolution or sharing of authority (power) between the central government and local administrations (local government).
Merlien Irene Matitaputty
doaj   +2 more sources

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara

Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
This article discusses the relationship between the central and regional governments in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in the context of regional autonomy. By referring to the 1945 Constitution and Law no. 23 of 2014, this analysis highlights the importance of coordination and supervision between the two entities to achieve ...
null Desty Novita Sari, null Erdha Aisha Chandia, null Maulida Maulida, null Novita Ayu F.W, null Andre Ansyah Putra, null Ardian Ari Pranata   +5 more
exaly   +2 more sources

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Jurnal Yuridis
Abstrak Salah satu tujuan utama penerapan UU HKPD adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD ...
exaly   +2 more sources

Kebijakan dan Administrasi Pajak Daerah Pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Maslahatul Ummat

ABHATS (Sleman, Online)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan administrasi perpajakan dalam optimalisasi pemungutan BPHTB dan optimalisasi penerimaan pajak parkir akibat perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang HKPD. Selanjutnya penelitian ini juga menganalisis peran pajak dalam meningkatkan maslahatul ummat.
exaly   +3 more sources

Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah

Jurnal Konstitusi
The status of Otorita IKN as a ministry-level institution, as well as the holder of a mandate as the organizer of regional government at the provincial level, has given rise to constitutional debates as well as theoretically and conceptually regarding regional governance.
exaly   +4 more sources