Results 11 to 20 of about 3,197 (141)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN AKTUALISASI HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 2020
Distribusi kekuasaan pada sebuah Negara dapat dilihat dari dua hal, yaitu distribusi kekuasaan secara vertical dan distribusi kekuasaan secara vertical. Distribusi kekuasaan secara vertical dapat dilihat dalam pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah sementara distribusi kekuasaan dapat dilihat pada eksistensi dan hubungan antara lembaga ...
Kuddus, Baharuddin Thahir
openaire   +3 more sources

PENGELOLAAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2020
Selama ini tidak ada rumus baku dalam penanganan Pandemi Covid-19. Hampir semua negara mencoba menyelesaikan persoalan Pandemi Covid-19 ini dengan cara dan strategi yang berbeda-beda. Ada yang berhasil, ada pula yang tidak. Indonesia adalah salah satu negara yang berusaha menangani Pandemi Covid-19 dengan strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Bambang Ariyanto, Ariyanto, Bambang
openaire   +3 more sources

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek

University Of Bengkulu Law Journal, 2020
Kewenangan pengawasan obat di apotek diatur dalam UU Kesehatan, UU Narkotika, dan UU Psikotropika. Pemerintah Pusat diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan pengawasan obat di apotek. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, pengawasan obat di apotek, baik pengawasan terhadap post-market obat dan ...
Desrina, Shesha Annisa
openaire   +4 more sources

PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTAR PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

, 2019
Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan, meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerahyang bersangkutan. Perspektif hukum refleksif terhadap hubungan kewenangan antarapemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Patawari
openaire   +3 more sources

Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah

CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 2023
Regional autonomy as the government's choice in the administration of regional government to assist efficient and effective regional governments in managing governance. The desantralization pattern distributes authority to the regions within territorial limits. The fundamental organization enables the governing policies of a system.
Sieska Afriana Sintasari, Winanda Kusuma
openaire   +1 more source

EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.

Jurnal Caraka Prabu, 2021
Badan Penghubung Pemerintah Aceh, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah diterbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka ...
Tri Maharani, Dadan Kurnia, Toto Kushartono   +2 more
doaj   +1 more source

POLITIK HUKUM PASAL 176 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PROSPEK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Jurnal Idea Hukum, 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai politik hukum Pasal 176 UU Cipta Kerja serta bagaimana prospek terhadap hubungan antara pusat dan daerah.
muhammad Mirza Habibie
doaj   +1 more source

Pengimplementasian Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Daerah Pusat dan Daerah

Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, 2023
The effects of decentralization and regional autonomy on Indonesia's federal-regional financial ties are the subject of this brief study. Patterns of financial interactions in the implementation of regional autonomy, changes to statutory rules, and the history of central and regional financial legislation are all part of the issue.
Anggi Aulia Kartika, Annisa Mardiah Sitorus, Putry Adelina Siagian, Rohana Panjaitan   +3 more
openaire   +1 more source

Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Kajian ini berupaya untuk memahami kendala-kendala eksternal yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan administrasi kependudukan yang bersumber dari ketatnya regulasi kementerian terhadap daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ashara Putra Mansien
doaj   +3 more sources

Adaptive, Agile dan Robust Governance untuk Menjaga Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Jurnal Transformative, 2022
Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Idealnya berbagai macam cara yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 dapat ditemukan dalam RKPD.
Ja'far Muhammad, Wawan Sobari, M. Lukman Hakim   +2 more
doaj   +1 more source