Results 31 to 40 of about 1,971 (100)
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN
Jurnal Idea Hukum, 2022 ABSTRAKKedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional dibagi menjadi 3 bidang , yaitu bidang administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana.
Oktantiani Dyah Pramudya
doaj +1 more source
Analisis Hukum Pidana Penggelapan Mobil Rental Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Kamaya: Jurnal Ilmu AgamaCases of rental vehicle embezzlement are becoming increasingly prevalent, yet there are no specific legal regulations governing such cases, leading to uncertainty in the enforcement of the law. The purpose of this study is to examine the application of Article 372 and which regulations are appropriate to apply in Case No.
Rizky Owen Ardhana, Iwan Iwan
openaire +1 more source
HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
Lex Librum, 2017 Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance ...
Azis Budianto
doaj +1 more source
Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 Artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Sanksi pidana pembunuhan di dalam hukum pidana bervariasi, dan tergantung kepada pasal-pasal mana yang dilanggar dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana tersebut.
openaire +3 more sources
IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Mimbar Hukum, 2016 The judge in deciding a case can perform all the legal interpretation is not explicitly defined in the legislation. On the basis of any decision that has been set by the judge, then the decision must be accountable. But in Decision No:04/Pid.Prap/2015/PN.
Yusi Amdani
doaj +1 more source
Al-Mizan, 2022 Kebijakan penetapan pidana penjara yang terdapat pada undang-undang hukum pidana menjadi salah satu faktor terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Khairil Ikhsan
doaj +1 more source
HUBUNGAN HUKUM PIDANA, SOSIOLOGI HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
Jurnal Hukum & Pembangunan, 1980 Dahulu sampai dewasa ini, di negeri Belanda dan juga Indonesia, pengetahuan kriminologi adalah suatu Pengetahuan Pembantu dari Ilmu Hukum Pidana. Pengetahuan Kriminologi di dalam sistem pendidikan di negeri Belanda dan juga Indonesia, ditempatkan sebagai mata pelajaran pilihan bagi para mahasiswa hukum.
openaire +2 more sources
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU
Fiat Justisia, 2014 Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ...
Rinaldy Amirullah
doaj
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021 Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik keberadaannya diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan di bidang teknologi informasi.
Raditya Sri Krisnha Wardhana
doaj +1 more source
HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Binamulia Hukum, 2017 Hukum pidana adat adalah disiplin ilmu hukum yang direkomendasikan untuk dipelajari dan digali oleh berbagai para ahli hukum, seminar hukum nasional, dan Kongres PBB Mengenai Penanggulangan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kepentingan hukum nasional dalam upaya pembaharuan hukum nasional agar hukum
openaire +2 more sources