Results 41 to 50 of about 348,004 (187)

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

open access: yesJOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2023
ABSTRAK Aktifitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mayoritas bergantung kepada sektor perbankan sebagai mitra permodalan melalui kredit maupun bentuk pinjaman lainnya.
Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan
semanticscholar   +1 more source

Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia [PDF]

open access: yes, 2016
Fokus isu dan / atau permasalahan pada analisis (a) hakekat pengaturan tindak pidana Pornografi di Indonesia; (b) realita putusan lembaga peradilan di Indonesia terhadap tindak pidana pornografi; dan (c) pengaturan tindak pidana pornografi dalam upaya ...
Majid, A. (Abdul)   +3 more
core   +1 more source

Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021

open access: yesJurnal Ilmu Hukum, 2023
Penanganan Tindak Pidana pada Kepolisian Sektor merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Sejak dikeluarkan Keputusan Kapolri NOMOR : Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di jajarannya ...
Sukarna Karna   +3 more
semanticscholar   +1 more source

KEBERADAAN PIDANA ADAT DALAM MAZHAB SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM

open access: yesJournal Presumption of Law, 2020
Hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan
Ateng Sudibyo
doaj   +1 more source

INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

open access: yesRechtIdee, 2018
Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan karakteristik tindak pidana korporasi ini adalah sangat kompleks.
Muhamad Soni Wijaya
doaj   +1 more source

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

open access: yesJURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 2017
Debatable of the death penalty actually based on the issue of justice, humanity and the prevention of the possibility of crime. The reasons for the rejection of the death penalty are not justified in the view of life as well as humanitarian factors and the imposition of capital punishment will not be able to prevent crime and reduce crime rates.
openaire   +2 more sources

IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

open access: yesJurnal Hukum Progresif, 2023
Sistem hukum pidana saat ini masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan ...
Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo
semanticscholar   +1 more source

Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh

open access: yesAl 'Adalah: Jurnal Hukum Islam, 2017
: The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law. This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to ...
Yusi Amdani
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

open access: yesJurnal Keadilan Pemilu, 2022
The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire   +1 more source

Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana

open access: yesJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM
The principle of proportionality is based on the principle of balance between the interests of the perpetrator, the victim and the state (on behalf of the society) in relation to the suitability between the crime that has been committed and the sanctions
Syamsul Fatoni   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy