Results 41 to 50 of about 348,004 (187)
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN
ABSTRAK Aktifitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mayoritas bergantung kepada sektor perbankan sebagai mitra permodalan melalui kredit maupun bentuk pinjaman lainnya.
Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan
semanticscholar +1 more source
Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia [PDF]
Fokus isu dan / atau permasalahan pada analisis (a) hakekat pengaturan tindak pidana Pornografi di Indonesia; (b) realita putusan lembaga peradilan di Indonesia terhadap tindak pidana pornografi; dan (c) pengaturan tindak pidana pornografi dalam upaya ...
Majid, A. (Abdul) +3 more
core +1 more source
Penanganan Tindak Pidana pada Kepolisian Sektor merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Sejak dikeluarkan Keputusan Kapolri NOMOR : Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di jajarannya ...
Sukarna Karna +3 more
semanticscholar +1 more source
KEBERADAAN PIDANA ADAT DALAM MAZHAB SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM
Hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan
Ateng Sudibyo
doaj +1 more source
INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan karakteristik tindak pidana korporasi ini adalah sangat kompleks.
Muhamad Soni Wijaya
doaj +1 more source
PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Debatable of the death penalty actually based on the issue of justice, humanity and the prevention of the possibility of crime. The reasons for the rejection of the death penalty are not justified in the view of life as well as humanitarian factors and the imposition of capital punishment will not be able to prevent crime and reduce crime rates.
openaire +2 more sources
Sistem hukum pidana saat ini masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan ...
Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo
semanticscholar +1 more source
: The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law. This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to ...
Yusi Amdani
doaj +1 more source
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU
The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire +1 more source
Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana
The principle of proportionality is based on the principle of balance between the interests of the perpetrator, the victim and the state (on behalf of the society) in relation to the suitability between the crime that has been committed and the sanctions
Syamsul Fatoni +3 more
semanticscholar +1 more source

