Results 51 to 60 of about 348,004 (187)

Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja

open access: yesJUSTISI, 2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun ...
Ainun Jiwanti
semanticscholar   +1 more source

Analisis Hukum Pidana Penggelapan Mobil Rental Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

open access: yesKamaya: Jurnal Ilmu Agama
Cases of rental vehicle embezzlement are becoming increasingly prevalent, yet there are no specific legal regulations governing such cases, leading to uncertainty in the enforcement of the law. The purpose of this study is to examine the application of Article 372 and which regulations are appropriate to apply in Case No.
Rizky Owen Ardhana, Iwan Iwan
openaire   +1 more source

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

open access: yesJurnal Fakta Hukum (JFH), 2023
Praktik tindak pidana perdagangan orang telah berkembang secara lintas negara dan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan tetapi juga melibatkan korporasi dalam melakukan praktik perdagangan orang. Berdasarkan perkembangan tindak pidana perdagangan orang
M. Ilham   +6 more
semanticscholar   +1 more source

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA

open access: yesJurnal Cakrawala Hukum, 2017
Basically, Gatekeeper is a glorious profession and it has its own ethic code (Code of Conduct). This group does not have so many members (there is the elite). Thus, it can be called as a crime in a profession area, and the criminal is called professional
M. Arief Amrullah
doaj   +1 more source

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN

open access: yesJurnal Idea Hukum, 2022
ABSTRAKKedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional dibagi menjadi 3 bidang , yaitu bidang administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana.
Oktantiani Dyah Pramudya
doaj   +1 more source

Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

open access: yesAl-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018
Artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Sanksi pidana pembunuhan di dalam hukum pidana bervariasi, dan tergantung kepada pasal-pasal mana yang dilanggar dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana tersebut.
openaire   +3 more sources

Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

open access: yesGudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2023
Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ...
Vincentius Patria Setyawan
semanticscholar   +1 more source

HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]

open access: yesLex Librum, 2017
Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance ...
Azis Budianto
doaj   +1 more source

PIDANA MATI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM [PDF]

open access: yes, 2016
Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Pidana mati merupakan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan ketentuan mengenai pidana mati juga diatur dalam Penetapan Presiden No.
ASHARI
core  

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender

open access: yesJurnal Hukum Indonesia, 2023
Untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dan
Jurnal Hukum Indonesia   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy