Results 21 to 30 of about 697,874 (213)

Kedudukan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

open access: yesPAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2023
Introduction: In Head of Local Governments’ positionasthe Chief ofEmployee Management who own authority to appoint, mutate, anddischargeCivil Servant Employees thenhe/she could intimidate the CSEs to involveinGeneral Election process.Purposes of the Research: To study and analyze the position of the regional head as a staffing officer in the general ...
Stendo Berthyno Sitania   +2 more
openaire   +1 more source

Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer

open access: yesJPW (Jurnal Politik Walisongo), 2023
Meningkatnya angka calon tunggal dalam gelaran Pilkada serentak di Indonesia menuai ragam polemik, salah satunya adalah adanya anggapan bahwa Pilkada calon tunggal telah menyebabkan proses sirkulasi kepemimpinan daerah berjalan tidak sehat, memperlemah ...
Abd Hannan
semanticscholar   +1 more source

Hubungan antara Perilaku Komunikasi Kepala Daerah dengan Citra Publik dan Ekspektasi Publik [PDF]

open access: yes, 2018
Kualitas kepemimpinan seorang kepala daerah ditentukan juga dari kualitas kinerja komunikasi yang ditunjukkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara perilaku komunikasi kepala daerah dengan citra publik dan ekspektasi publik yang ...
Buluamang, Y. M. (Yohanes)
core   +2 more sources

Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022

open access: yesCOMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 2023
Maluku Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia terdapat dua daerah Kabupaten yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan pada tahun 2022 dan akan di isi oleh Penjabat Kepala Daerah.
Saifulloh Ahmad   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945

open access: yesJAPHTN-HAN, 2023
Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum.
Satrio Alif Febriyanto, M. Firman
semanticscholar   +1 more source

DISFUNGSI PERAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA

open access: yesJurnal Keadilan Pemilu, 2022
Kebijakan desentralisasi memberikan sejumlah kewenangan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk mendorong terpilihnya kepemimpinan pemerintahan yang mampu menjawab masalah sedekat dan secepat mungkin. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di level kabupaten/kota dan provinsi diharapkan mampu menjawab semua tantangan dimaksud lewat ...
openaire   +1 more source

Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah

open access: yesJurnal Lemhannas RI, 2023
Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang termasuk Pilkada di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, kerawanan pilkada berupa politik identitas berpotensi terjadi karena rekam jejak sebelumnya pada tahun 2018 ...
Pemilihan Kepala   +8 more
semanticscholar   +1 more source

PARAMETER DEMOKRASI DALAM PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH

open access: yesAt-Tanwir Law Review, 2023
Penundaan pelaksanaan pilkada pada tahun 2022 serta 2023 mendatang berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerapkan kebijakan penunjukan penjabat kepala daerah sebagai
Zaqil Widad
semanticscholar   +1 more source

KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAHAN KOTA MATARAM)

open access: yesJurnal IUS, 2016
Masalah yang menjadi obyek kajian penelitian ini adalah kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam pengelolaan Kepegawaian, Kendala-kendala dalam pelaksanaan kewenangan Penjabat Kepala Daerah pada bidang Kepegawaian, dan implikasinya terhadap kewenangan ...
Ahmad Marwi
doaj   +1 more source

Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember

open access: yesAl-Adalah, 2022
Pemakzulan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat baik tingkat daerah maupun nasional merupakan proses pemberhentian secara politik terhadap pihak eksekutif, baik kepala negara maupun kepala daerah.
Satrio Alif Febriyanto
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy