Results 71 to 80 of about 169,451 (134)

Analisis Penyebab Perpindahan Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Luar Kota ke Puskesmas Dalam Kota di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah [PDF]

open access: yes, 2015
Universitas Diponegoro Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 2015 ABSTRAK Hesron Silalahi Analisis Penyebab Perpindahan Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Luar ...
Silalahi, Hesron   +2 more
core   +3 more sources

Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara [PDF]

open access: yes, 2017
Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dieksplorasi yaitu soal ...
Mardiya, N. Q. (Nuzul)   +1 more
core  

Batasan Kewenangan Notaris dan Ppat dalam Membuat Akta yang Berkaitan dengan Tanah [PDF]

open access: yes, 2017
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini ada dua hal yaitu pertama adalah untuk mengetahui dan mengkaji batas kewenangan notaris dan PPAT dalam hal membuat akta yang berkaitan dengan tanah.
Ridodi, M. A. (Muhammad)
core   +1 more source

Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

open access: yesMedia Iuris
The Administrative Court has the authority to examine the elements of abuse of authority based on Article 21 of Government Administration Act in conjunction with Supreme Court Regulation (Perma) 4/2015.
Awaludin Nur Ihfan
doaj   +1 more source

ARTI PENTING PERJANJIAN MEREK KOLEKTIF DALAM BENTUK AKTA OTENTIK [PDF]

open access: yes, 2012
Merek berdasarkan UU Merek tidak hanya mengenal merek dagang dan merek jasa tetapi juga merek kolektif. Merek kolektif apabila hendak di daftarkan hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan ...
Panggayuh , Luhur
core  

AKHIR PERDEBATAN KEWENANGAN MPR MEMBENTUK KETETAPAN YANG BERSIFAT REGELING

open access: yesJurnal Konstitusi
Perubahan UUD 1945 menghasilkan tatanan kelembagaan negara yang memengaruhi kewenangan MPR membentuk Ketetapan MPR yang bersifat mengatur. UU Nomor 12 Tahun 2011 mencantumkan Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan namun di dalam ...
Muchamad Ali Safa'at
doaj   +1 more source

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2019
Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Angkatan Laut serta Penyidik Kepolisian Perairan.
Firdaus Firdaus, Adhi Wibowo
doaj   +1 more source

KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBAHASAN PERDA BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 2008 DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH [PDF]

open access: yes, 2013
Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul, terkait dengan kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA. Supaya tidak terkesan keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut: 1. Otonomi daerah sebagai
Istikomah, Rini
core   +1 more source

KEWENANGAN KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP TUGASNYA UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN KHUSUSNYA KEPADA KEWENANGAN PENUNTUT UMUM

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2015
Legal writing on the authority of the commission is entitled to the prosecutor's duty to carry out supervision authority specifically to the public prosecutor. The background of the writing of this law is the increasing distrust and dissatisfaction of the public on the performance of law enforcement agencies and institutions secaara public prosecutor's
openaire   +3 more sources

KEKUASAAN,KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, DELEGASI.

open access: yes, 2021
CATATAN INI MENGAJARKAN TENTANG KEKUASAAN SERTA KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DENGAN ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy