Results 81 to 90 of about 169,451 (134)

Kewenangan Notaris terhadap Pembuatan Covernote

open access: yesJurnal Konstruksi Hukum, 2020
One of the legal products made by notary as a part of their authorities is a deed, both authentic deeds and underhand-made deeds. In addition to these deeds, a notary also has the authority to issue a certificate which is commonly referred to as a covernote.
I Made Ari Nurjaya   +2 more
openaire   +2 more sources

Kepastian Hukum Pengaturan Mengenai Kewenangan Penetapan Kerugian Negara di Indonesia

open access: yesJurnal Konstitusi
Penetapan kerugian negara merupakan tahapan penting untuk menilai besarnya kerugian yang dialami negara, termasuk pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam
Muh Najib   +2 more
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN KEWENANGAN PERAWAT GIGI DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI PUSKESMAS KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesSoepra: Jurnal Hukum Kesehatan, 2017
Pelayanan kesehatan didukung oleh tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kewenangannya. Perawat gigi dapat melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut di Puskesmas dengan ...
Ni Made Witari Dewi   +2 more
doaj   +1 more source

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesArena Hukum, 2016
 The purpose of this journal is to analyze the competency of the administrative court and the corruption court to examine and decide the element of abused of power in corruption act after enacment of the Government Administration Acts and the legal ...
Mohammad Sahlan
doaj   +1 more source

Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi yang Beragama Islam [PDF]

open access: yes, 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi Yang Beragama Islam yang hingga saat ini Pengadilan Agama masih menerbitkan Akta Perceraian tersebut dengan berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...
As'ali, S. (Saikho)
core  

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal [PDF]

open access: yes, 2014
Tulisan ini berjudul'' Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal” dengan identifikasi masalah, Bagaiamana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada Perusahaan dalam ...
GONTI, H. N. (HELYANI)
core  

KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

open access: yesDiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2011
Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
openaire   +4 more sources

Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 [PDF]

open access: yes, 2010
PendahuluanMahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah (pemilukada)1. Kewenangan tersebut muncul setelah Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor.
Junaidi, V. (Veri)
core  

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

open access: yesDiH, 2015
Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhadap kedudukan Presiden. Namun demikian, furifikasi tersebut belum sepenuhnya memberikan penguatan, karena kewenangan presiden yang terlalu besar dalam ...
Syofyan Hadi
doaj   +1 more source

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENERAPAN ASAS AKURASI PADA PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KABUPATEN BEKASI [PDF]

open access: yes, 2015
Pensertifikatan Tanah yang didahului peralihan hak harus dilakukan oleh PPAT sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 24 Tahun 1997 juncto PP Nomor 38 Tahun 1998.
Reni , Sumirat
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy