Results 21 to 30 of about 11,809 (105)
DINAMIKA KONFIGURASI POLITIK TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM ERA PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA
The history of political configurations appears to be alternating between democratic and authoritarian political configurations. Likewise, the character of the legal product produced is responsive or autonomous with repressive or conservative or orthodox character.
Wardah Yuspin +1 more
openaire +1 more source
This paper aims to examine the phenomenon of the decline of voters in Islamic ideology in Indonesia. Indonesian history notes that Islamic Political Parties have triumphed in political circles with their ability to impose fierce debates against ...
Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati
doaj +1 more source
Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia [PDF]
Penelitian ini mengkaji perbandingan model dan kewenangan judicial council di Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia serta analisisnya terhadap Komisi Yudisial (KY) di Indonesia. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan
Putra, A. (Abel), Rishan, I. (Idul)
core +1 more source
Konfigurasi Politik dan Problem Identitas Menjelang Pemilihan Presiden 2024
Politik identitas cukup mewarnai dinamika politik Indonesia 10 tahun terakhir ini. Artikel ini berusaha menjelaskan tentang politik identitas dan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024. Artikel ini dijelaskan secara kualitatif dengan berbasis pada studi kepustakaan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa politik identitas tidak hanya di level nasional,
openaire +2 more sources
The relation between bank as a creditor and housing debtor can be seen as a system that consists of several sub-systems which configured in a certain way. Each sub-system carries another specific task beside it prior task in special position.
Wulanmas A.P.G. Frederik
doaj +1 more source
Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan tujuannya pada pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ...
openaire +1 more source
Regulations regarding legislative powers contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), but the 1945 Constitution does not clearly regulate the term of office of a legislative member, and there is no limit on the period of the legislative member's term of office as well as MD3 Law which does not contain the rules ...
Junadi, Yudi +3 more
openaire +2 more sources
PERGULATAN HUKUM DAN POLITIK DALAM LEGISLASI UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH
This study intends to analyze the historical background of the enactment of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking in the perspective of relationship between law and political power. This study are considered attractive in the context of Indonesia
Abdul Ghofur
doaj +1 more source
MENGKAJI KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGATURAN OTONOMI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
This study aims to determine the policy of regulation of village autonomy post reform. This study discussed the political law of village autonomy since post-reform and its relevance to the administration of village government.
M. Yasin Al Arif
doaj +1 more source
Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif [PDF]
Constitutionally Indonesia adopted a presidential system of government, proportional electoral system and embrace multi-party system. Until now, the democratic government built yet stable, this is not apart from the three buildings is not compatible. The
Saraswati, R. (Retno)
core +2 more sources

