Results 21 to 30 of about 20,589 (158)
Jurnal Konstitusi, 2018 Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dieksplorasi yaitu soal ...
Anna Triningsih +1 more
doaj +1 more source
Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis [PDF]
Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019 Pasca jatuhnya rezim orde baru yang di pimpin oleh H. Moh. Soeharto melalui reformasi tahun 1998, berakibat pada perubahan konstalasi ketatanegaraan di Indonesia, termasuki Undang – Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya penulis sebut sebagai UUD 1945) yang dulu sangat sulit dan tidak pernah di amandemen.
Thoriq, Yusqi Alfan +2 more
openaire +2 more sources
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang [PDF]
, 2020 Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang lahir berdasarkan amandemen UUD 1945 memiliki fungsi sebagai lembaga terakhir penafsir konstitusi atau yang sering disebut sebagai the final interpreter of constitution.
Agustine, Oly Viana +3 more
core +1 more source
Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945
Jurnal Konstitusi, 2016 Article 6A (1) of 1945 Constitution regulated that the President and the Vice President of the Republic elected as a pair by direct voting from all citizen. Based on this rule, the position of the President and Vice President is quite powerful, thus
M. Laica Marzuki
doaj +1 more source
Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Omnibus lLaw menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap sebagai alat untuk memangkas secara instan ruwetnya regulasi di Indonesia. Keruwetan ini menjadi penyebab lambatnya negara menggapai kesejahteraan.
Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi
doaj +1 more source
Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009 [PDF]
, 2020 Artikel ini membahas penafsiran terhadap makna agama di dalam konstitusi, yang mana terdapat perbedaan dalam penafsiran makna agama tersebut yaitu menurut Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 agama di masyarakat adat (penghayat kepercayaan) termasuk ke dalam
Uli Parulian Sihombing +1 more
core +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satunya terkait penundaan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melahirkan doktrin baru mengenai kekuatan hukum mengikatnya putusan MK.
M. Mahrus Ali +2 more
doaj +1 more source
Peningkatan Pemahaman Konstitusi Bagi Guru-Guru Di SMP Negeri 77 Jakarta
Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020 Segala kegiatan di SMP Negeri 77 Jakartayang berlokasi di Jl. CempakaPutih Tengah XVII, RT. 2/RW. 8, KelurahanCempaka Putih Timur, KecamatanCempaka Putih,Kota Jakarta Pusat-ProvinsiDaerah Khusus IbukotaJakartaadalah kegiatan yang merupakan bagian
Iskandar Muda, Frengki Hardian, Sulhan
doaj +1 more source
Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan
Jurnal Konstitusi, 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Oly Viana Agustine +2 more
doaj +1 more source
Mahadi, 2022 Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang dalam konteks masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sisi pro kontra sehingga dibutuhkan ...
Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita
doaj +1 more source