Results 41 to 50 of about 20,589 (158)

Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Status keistimewaan Provinsi DIY dalam kurun waktu sekian lama lebih sering diinterpretasikan sebagai istimewa dalam hal wilayah yang dulunya berbentuk kerajaan, istimewa dalam pemimpin yaitu dipimpin dwi tunggal dari lingkungan Kasultanan dan ...
Fajar Laksono   +5 more
doaj   +1 more source

PERLUASAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI

open access: yesTANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020
Becoming one of the materials inside the fifth amendment of Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (The 1945 Constitution of Republic Indonesia), Constitutional Court authority now has become one of the essential concerns given that the function as "the guardian of the constitution" it became crucial in the protection of the constitutional ...
openaire   +2 more sources

Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima [PDF]

open access: yes, 2020
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan amar tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) pada umumnya tidak memiliki pertimbangan ...
Ali, Mohammad Mahrus   +3 more
core   +1 more source

Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
In making international agreements, the political influence of the presidential authority dominates over the authority the House of Representative. Ideally, the President and the DPR should be able to provide cumulative interpretations for the primat ...
Erlina Maria Christin Sinaga   +1 more
doaj   +1 more source

Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [PDF]

open access: yes, 2018
Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.
Vidya Prahassacitta   +1 more
core   +1 more source

Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.
Pan Mohamad Faiz, Muhammad Reza Winata
doaj   +1 more source

Memurnikan Mahkamah Konstitusi [PDF]

open access: yesSASI, 2018
This study will focus discuss to changes in the authority of the constitutional court in indonesia. That since given authority decide a dispute the outcome of an election both at the central and local the constitutional court as if stuck to the award political reasons and there are several judge involved a corruption scandal decisions dispute the ...
Muhammad Iwan Satriawan, Mukhlis Mukhlis
openaire   +3 more sources

Komparasi Konstitusi Negara Modern antara Indonesia dan Korea Selatan

open access: yesMazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, 2019
Perbandingan konstitusi merupakan sebuah upaya untuk membandingkan konstitusi. Perbandingan konstitusi berisi satu perbandingan mengenai konstitusi terutama dari berbagai negara untuk kemudian agar lebih memahami apa dan bagaimana konstitusi pada masing ...
Andi Safriani
doaj   +1 more source

Dilema Amendemen Konstitusi: Urgensitas Amendemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis

open access: yesTumou Tou Law Review, 2022
Muatan UUD 1945 hasil perubahan yang mengandung prinsip konstitusionalisme sehingga bercorak konstitusi yang demokrasi tetapi disisi lain, aktualisasi UUD 1945 setelah perubahan dalam perjalannnya kemudian dinilai oleh para pakar substansinya masih banyak mengandung problematik konstitusional yang berdampak buruk pada aktivitas penyelenggaraan negara. 
openaire   +2 more sources

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Perkara Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2023
Constitutional complaints aim to improve checks and build a good and clean government. The Constitutional Court often rejects constitutional complaints that come in on the basis of a lack of authority. However, the Constitutional Court sometimes accepts constitutional lawsuits and even grants these requests using interpretation according to the power ...
Munawara Idris, Syamsul Bachri, Naswar
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy