Results 71 to 80 of about 20,640 (183)
Unes Journal of Swara JustisiaKUHP Nasional memuat berbagai aspek pembaharuan hukum pidana termasuk mengatur tindak pidana narkotika sebagai salah satu substansinya. Disamping itu juga mengatur secara eksplisit mengenai tindakan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan ...
Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Nelwitis
doaj +1 more source
Persoalan Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Kanun, 2013 : Press is an institution that has a strong influence on the forming of public opinion and efficacy of spreading information. Therefore, it is really strategic if press is empowered to spread positive information for public.
Ahmad Irzal Fardiansyah
doaj +1 more source
Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Jurnal HAM, 2019 Penelitian ini memfokuskan kajian mengenai periodisasi dan klasifikasi dekriminalisasi terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan.
Duwi Handoko
doaj +1 more source
Jurnal Mercatoria, 2018 Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin ...
Sakafa Guraba +2 more
doaj +1 more source
Reformasi Hukum di Indonesia dari KUHP Kolonial ke KUHP Modern, Tantangan dan Prospeknya
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga This article analyzes the transition from the colonial-era Indonesian Penal Code (KUHP) inherited from Dutch rule to the modern KUHP enacted in 2023 and effective from 2026, focusing on the shift from retributive justice to restorative principles. The colonial KUHP, based on the 1918 Wetboek van Strafrecht, emphasized imprisonment and state control ...
Nita Yunita +5 more
openaire +1 more source
PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP; dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif,
Jenifer Jequeen Andrasthea Pangau
core
Analisis hukum Islam tentang gugurnya pelaksanaan pidana pencurian karena kedaluwarsa dalam pasal 84 KUHP [PDF]
, 2015 Penulisan skripsi ini dilatarbekangi oleh suatu pemikiran bahwa dalam hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menggugurkan hukuman atau tidak.
Nikmah, Izatin
core +1 more source
Politik Kriminal (Criminal Policy) Tentang Kejahatan Terorisme Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Mimbar, 2005 Persoalan terorisme dan kejahatan-kejahatan lain yang menimbulkan korban yang sangat massal, menggugah berbagai negara untuk meninjau kembali perundang-undangan pidananya (KUHP).
Edi Setiadi
doaj
Reformasi HukumThe old Indonesian Penal Code (KUHP), inherited from the Dutch Penal Code (Wetboek van Strafrecht), is considered no longer relevant to the values of justice and the needs of contemporary Indonesian society.
Roby Satya Nugraha +3 more
doaj +1 more source
Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru Mengenai Praktik Kawin Lari di Sumba Timur
Jurnal Pengabdian Kepada MasyarakatKawin lari merupakan salah satu bentuk praktik perkawinan yang dikenal di beberapa komunitas adat di Indonesia, termasuk kehidupan budaya Sumba Timur. Secara sosial, kawin lari tidak selalu identik dengan penculikan atau pemaksaan. Dalam keadaan tertentu, hal itu dapat terjadi akibat kesepakatan pasangan yang berniat menikah tetapi menghadapi hambatan ...
null Yohanes Leonardus Ngompat +6 more
openaire +1 more source