Results 51 to 60 of about 18,572 (190)
Rekomendasi Untuk pengesahan RUU KUHP
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2015 Pembaharuan hukum pidana (Penal Reform) terus diupayakan oleh pemerintah untuk mewujudkan bangunan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan pembentukan undang-undang hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan jaman ...
null Priliska Salsabila +3 more
openaire +1 more source
FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERZINAAN DALAM RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019) [PDF]
, 2023 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kriminalisasi perzinaan serta bagaimana konsep kriminalisasi perzinaan dalam RUU KUHP di Indonesia, hal ini karena banyaknya pelaku perzinaan yang tidak dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP sebab tidak ...
Syiis Nurhadi
core +1 more source
PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP
Jurnal Bina Mulia Hukum, 2022 ABSTRAK Saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian materiel yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana.
openaire +1 more source
PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT
DiH, 2018 Anak-anak dibawah umur seringkali menjadi korban pencabulan. KUHP memberikan pengaturan tersendiri terkait tindak pidana pencabulan yang dimuat di dalam Pasal 289 - Pasal 296 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tetapi ketika pencabulan yng
Novia Fetrisna Amoi +1 more
doaj +1 more source
ADOPSI NILAI-NILAI AGAMA ISLAM TERHADAP PASAL 496 RUU KUHP TAHUN 2012
UIR Law ReviewKUHP saat ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada dan jauh dari pemenuhan nilai-nilai bangsa Indonesia. RUU KUHP tahun 2012 diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut.
July Wiarti
doaj +3 more sources
Jurnal Mercatoria, 2018 Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin ...
Sakafa Guraba +2 more
doaj +1 more source
SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, 1970 Abstrak Artikel ini membahas tentang sanksi hukum terhadap santet dalam rancangan undang-undang kuhp dan hukum islam. Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Apa dampak yang ditimbulkan akibat perilaku santet di masyarakat? 2. Bagaimana sanksi hukum santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP?
Muliati M, Irfan Irfan
openaire +1 more source
Journal Kompilasi HukumKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia saat ini masih menggunakan warisan hukum kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa Indonesia. Pembaharuan KUHP telah dilakukan dan KUHP Nasional baru resmi diberlakukan pada tahun 2026. Dalam konteks tindak pidana keamanan negara, KUHP lama membedakan antara makar
Yuni Ristanti, Febrihadi Suparidho
openaire +1 more source
KUHP Kitab undang undang hukum pidana & KUHAP Kitab undang undang hukum acara pidana
, 2012 19cm ...
KUHP
core
Reformasi HukumThe old Indonesian Penal Code (KUHP), inherited from the Dutch Penal Code (Wetboek van Strafrecht), is considered no longer relevant to the values of justice and the needs of contemporary Indonesian society.
Roby Satya Nugraha +3 more
doaj +1 more source